Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja masing-masing.
"Kami minta setiap SKPD menyiapkan program-program prioritas sebagai persiapan Banjarbaru ibukota Provinsi Kalsel diantaranya menjadikan Kota Banjarbaru kota layak pemuda," ujar wali kota, Rabu.
Sebelumnya, wali kota pada rakor bulanan bersama pimpinan SKPD, Senin (4/4) menyampaikan arahan terkait kebijakan menyambut status Banjarbaru sebagai ibukota provinsi melalui program-program SKPD.
Wali Kota meminta seluruh SKPD membuat proposal permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana lainnya untuk diajukan ke pemerintah pusat sehingga kegiatan bisa dibiayai melalui APBN.
"Semua proposal yang disiapkan SKPD akan diajukan ke pemerintah pusat agar dibantu pendanaannya karena jika hanya mengandalkan dana daerah, terbatas dan tidak mencukupi," ucap Ovie sapaan akrab wali kota.
Dikatakan, pihaknya menyambut baik kucuran DAK pusat yang rencananya disalurkan tahun depan maksmal sebesar Rp10 miliar untuk setiap kabupaten atau kota sehingga bisa dimanfaatkan daerah.
Dibagian lain wali kota menyinggung, masih ada pejabat yang belum mengerti tentang perencanaan dan penganggaran serta renja dan renstra termasuk pekerjaan yang diserahkan hanya kepada satu orang.
"Sebagai pejabat, harusnya mengerti tentang renja dan renstra dan jangan menyerahkan pekerjaan kepada satu orang yang bukan bidangnya karena berdampak pada perencanaan dan pengelolaan keuangan," sebutnya.
Dibagian akhir rakor, wali kota minta hasilnya ditindaklanjuti dan segera dibicarakan berjenjang mulai tingkat dinas, badan, camat hingga lurah agar ada kemajuan yang dicapai setelah hasil rakor tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Kami minta setiap SKPD menyiapkan program-program prioritas sebagai persiapan Banjarbaru ibukota Provinsi Kalsel diantaranya menjadikan Kota Banjarbaru kota layak pemuda," ujar wali kota, Rabu.
Sebelumnya, wali kota pada rakor bulanan bersama pimpinan SKPD, Senin (4/4) menyampaikan arahan terkait kebijakan menyambut status Banjarbaru sebagai ibukota provinsi melalui program-program SKPD.
Wali Kota meminta seluruh SKPD membuat proposal permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana lainnya untuk diajukan ke pemerintah pusat sehingga kegiatan bisa dibiayai melalui APBN.
"Semua proposal yang disiapkan SKPD akan diajukan ke pemerintah pusat agar dibantu pendanaannya karena jika hanya mengandalkan dana daerah, terbatas dan tidak mencukupi," ucap Ovie sapaan akrab wali kota.
Dikatakan, pihaknya menyambut baik kucuran DAK pusat yang rencananya disalurkan tahun depan maksmal sebesar Rp10 miliar untuk setiap kabupaten atau kota sehingga bisa dimanfaatkan daerah.
Dibagian lain wali kota menyinggung, masih ada pejabat yang belum mengerti tentang perencanaan dan penganggaran serta renja dan renstra termasuk pekerjaan yang diserahkan hanya kepada satu orang.
"Sebagai pejabat, harusnya mengerti tentang renja dan renstra dan jangan menyerahkan pekerjaan kepada satu orang yang bukan bidangnya karena berdampak pada perencanaan dan pengelolaan keuangan," sebutnya.
Dibagian akhir rakor, wali kota minta hasilnya ditindaklanjuti dan segera dibicarakan berjenjang mulai tingkat dinas, badan, camat hingga lurah agar ada kemajuan yang dicapai setelah hasil rakor tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022