Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin SSos mengingatkan janji Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia terhadap provinsinya melalui Ketua Komisi X DPR RI.
"Lutfi mengingatkan itu saat kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin ke Kalsel bersama rombongan pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022," ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) provinsi setempat melalui WA-nya, Senin (20/12) malam.
Pada pertemuan dengan Ketua Komisi X DPR di Banjarbaru (35 kilometer dari Banjarmasin) itu, anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut menyampaikan janji Mendikbud tiga tahun lalu.
"Saya ingin mengingatkan janjinya Mas Menteri (pendidikan) tiga tahun lalu, bahwa gaji guru honorer akan dibayarkan melalui APBN," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
"Janji Menteri tersebut menjadi angin segar pada saat itu. Namun saat ini menjadi 'pemberi harapan palsu' (PHP) bagi kami pak," ucap Luthfi yang hadir mewakili Ketua DPRD Kalsel.
Ia menjelaskan, hal tersebut dampak dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi, sehingga mengharuskan Kalsel menanggung lebih kurang enam ribu guru honorer.
"Mereka tersebut rata-rata kalau dijumlah gajinya per tahun plus gaji ke-13, itu memerlukan anggaran sekitar 190 milyar rupiah," ungkapnya.
"Hal tersebut sangat membebani anggaran pendidikan kami pak. Akibatnya infrastruktur pendidikan yang ada di Kalsel menjadi tertunda, terhambat," tutur wakil rakyat dari Partai Gerindra itu.
Ia sangat menyayangkan bila seorang Menteri bisa menjanjikan kepada rakyat Kalsel khususnya dan rakyat Indonesia umumnya, namun sampai sekarang tidak terealisasi. Padahal perpindahan kewenangan tersebut bukan semata-mata keinginan daerah.
Oleh karenanya Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan memohon Ketua Komisi X DPR RI Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin untuk memperjuangkan hal tersebut.
"Sebab nilai sebesar Rp190 miliar bagi dunia pendidikan di provinsi kami tentunya sangat berarti dalam rangka mempersiapkan generasi muda Kalsel di masa depan," ujarnya.
"Hal lain yang tidak kalah penting memperjuangkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka menyukseskan program percepatan digitalisasi pendidikan di 'Bumi Perjuangan Pangeran Antasari' Kalsel," demikian Luthfi.
Sebelumnya, dengan didampingi Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Dr Jonni Mardizal MM itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin mengungkapkan maksud kunjungan kerjanya bersama rombongan pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.
Tujuan tersebut dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset da Teknologi, Pariwisisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional.
Atas berbagai masukan, saran dan harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, politikus kawakan Partai Gerindra Dapil Sumatera Utara III itu menyarankan agar dibuat secara tertulis untuk nantinya dijadikan sebagai bahan dalam rapat bersama kementerian terkait.
Menerima kunjungan Ketua Komisi X DPR RI beserta rombongan tersebut, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, dan berada di daerah ini, 17 - 21 Desember 2021, demikian keterangan pers Humas Setwan provinsi setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Lutfi mengingatkan itu saat kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin ke Kalsel bersama rombongan pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022," ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) provinsi setempat melalui WA-nya, Senin (20/12) malam.
Pada pertemuan dengan Ketua Komisi X DPR di Banjarbaru (35 kilometer dari Banjarmasin) itu, anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut menyampaikan janji Mendikbud tiga tahun lalu.
"Saya ingin mengingatkan janjinya Mas Menteri (pendidikan) tiga tahun lalu, bahwa gaji guru honorer akan dibayarkan melalui APBN," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
"Janji Menteri tersebut menjadi angin segar pada saat itu. Namun saat ini menjadi 'pemberi harapan palsu' (PHP) bagi kami pak," ucap Luthfi yang hadir mewakili Ketua DPRD Kalsel.
Ia menjelaskan, hal tersebut dampak dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi, sehingga mengharuskan Kalsel menanggung lebih kurang enam ribu guru honorer.
"Mereka tersebut rata-rata kalau dijumlah gajinya per tahun plus gaji ke-13, itu memerlukan anggaran sekitar 190 milyar rupiah," ungkapnya.
"Hal tersebut sangat membebani anggaran pendidikan kami pak. Akibatnya infrastruktur pendidikan yang ada di Kalsel menjadi tertunda, terhambat," tutur wakil rakyat dari Partai Gerindra itu.
Ia sangat menyayangkan bila seorang Menteri bisa menjanjikan kepada rakyat Kalsel khususnya dan rakyat Indonesia umumnya, namun sampai sekarang tidak terealisasi. Padahal perpindahan kewenangan tersebut bukan semata-mata keinginan daerah.
Oleh karenanya Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan memohon Ketua Komisi X DPR RI Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin untuk memperjuangkan hal tersebut.
"Sebab nilai sebesar Rp190 miliar bagi dunia pendidikan di provinsi kami tentunya sangat berarti dalam rangka mempersiapkan generasi muda Kalsel di masa depan," ujarnya.
"Hal lain yang tidak kalah penting memperjuangkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka menyukseskan program percepatan digitalisasi pendidikan di 'Bumi Perjuangan Pangeran Antasari' Kalsel," demikian Luthfi.
Sebelumnya, dengan didampingi Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Dr Jonni Mardizal MM itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin mengungkapkan maksud kunjungan kerjanya bersama rombongan pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.
Tujuan tersebut dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset da Teknologi, Pariwisisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional.
Atas berbagai masukan, saran dan harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, politikus kawakan Partai Gerindra Dapil Sumatera Utara III itu menyarankan agar dibuat secara tertulis untuk nantinya dijadikan sebagai bahan dalam rapat bersama kementerian terkait.
Menerima kunjungan Ketua Komisi X DPR RI beserta rombongan tersebut, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, dan berada di daerah ini, 17 - 21 Desember 2021, demikian keterangan pers Humas Setwan provinsi setempat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021