Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Balai Benih di Kabupaten Tapin, pada 13-15 September 2015.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram, menerangkan di Banjarmasin, Senin, peninjauan anggota komisinya ke Balai Benih milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat di Tapin (117 kilometer utara Banjarmasin) itu untuk mengecek persediaan atau ketersediaan benih padi.
"Kita perlu mengecek persediaan atau ketersediaan benih padi dalam menghadapi musim tanam (MT) Oktober - Maret (Okmar) 2015/2016," ujar Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel.
Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut menyatakan, syukur kalau balai benih di daerah ini tidak masalah dalam menyediakan benih padi untuk kebutuhan petani di provinsi setempat.
"Tapi kalau ada permasalahan, apa masalahnya dan bagaimana solusinya agar kebutuhan benih padi tidak terkendala bagi petani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini," ujarnya.
Ia berharap, persediaan atau ketersediaan benih padi jangan menjadi kendala, terlebih sampai kosong, sehingga mengganggu musim tanam, dan pada gilirannya bisa berdampak terhadap produksi petanian.
Oleh sebab itu, kalau ada masalah harus segera berupaya mengatasi, sehingga persediaan atau ketersediaan benih padi tidak menjadi alasan bila musim tanam sudah tiba, lanjut wakil rakyat yang bergelar dokterandus dan juga seorang petani tersebut.
"Apalagi ke depan kita ingin berdaulat pangan, maka persediaan dan ketersediaan benih padi merupakan keniscayaan, terutama benih unggul dan bersertifikat, sehingga secara keilmuan pertanian tingkat produktivitasnya bisa terjamin," demikian Muharram.
Kunjungan kerja dalam daerah Komisi II DPRD Kalsel selama tiga hari itu untuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2015.
Selain itu, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel juga melakukan kegiatan serupa dengan Komisi II tersebut dengan sasaran daerah serta materi yang berbeda atau sesuai masing-masing bidang.
Sedangkan Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, serta Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel pada saat bersamaan kunjungan kerja ke luar daerah dengan topik permasalahan sesuai bidang masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram, menerangkan di Banjarmasin, Senin, peninjauan anggota komisinya ke Balai Benih milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat di Tapin (117 kilometer utara Banjarmasin) itu untuk mengecek persediaan atau ketersediaan benih padi.
"Kita perlu mengecek persediaan atau ketersediaan benih padi dalam menghadapi musim tanam (MT) Oktober - Maret (Okmar) 2015/2016," ujar Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel.
Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut menyatakan, syukur kalau balai benih di daerah ini tidak masalah dalam menyediakan benih padi untuk kebutuhan petani di provinsi setempat.
"Tapi kalau ada permasalahan, apa masalahnya dan bagaimana solusinya agar kebutuhan benih padi tidak terkendala bagi petani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini," ujarnya.
Ia berharap, persediaan atau ketersediaan benih padi jangan menjadi kendala, terlebih sampai kosong, sehingga mengganggu musim tanam, dan pada gilirannya bisa berdampak terhadap produksi petanian.
Oleh sebab itu, kalau ada masalah harus segera berupaya mengatasi, sehingga persediaan atau ketersediaan benih padi tidak menjadi alasan bila musim tanam sudah tiba, lanjut wakil rakyat yang bergelar dokterandus dan juga seorang petani tersebut.
"Apalagi ke depan kita ingin berdaulat pangan, maka persediaan dan ketersediaan benih padi merupakan keniscayaan, terutama benih unggul dan bersertifikat, sehingga secara keilmuan pertanian tingkat produktivitasnya bisa terjamin," demikian Muharram.
Kunjungan kerja dalam daerah Komisi II DPRD Kalsel selama tiga hari itu untuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat tahun 2015.
Selain itu, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel juga melakukan kegiatan serupa dengan Komisi II tersebut dengan sasaran daerah serta materi yang berbeda atau sesuai masing-masing bidang.
Sedangkan Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, serta Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel pada saat bersamaan kunjungan kerja ke luar daerah dengan topik permasalahan sesuai bidang masing-masing.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015