Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin SE MAP mengharapkan, pemerintah daerah (Pemda) di provinsinya agar memiliki atau menyiapkan mitigasi bencana jangka panjang.
"Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mereka semestinya sudah menyiapkan/memiliki mitigasi bencana jangka panjang," tegasnya di Banjarmasin, Senin (6/12).
"Terkait mitigasi bencana jangka panjang tersebut agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkordinasi dengan baik. Terlebih semua pihak terkait sudah siap dalam hal penanganannya," ujar politikus muda yang cukup visioner itu.
Selain itu, lanjut laki-laki kelahiran Tungkaran Pangeran Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, harus ada dokumen secara menyeluruh dalam menyiapkan mitigasi bencana.
Sebagai contoh kajian risiko bencana dan dokumen rencana kontinjensi secara menyeluruh untuk meminimalkan dampak bencana, tambah mantan anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut.
Ia menyatakan, DPRD Kalsel siap mendukung pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dalam upaya mitigasi bencana sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu dari sisi legislasi, anggaran dan pengawasan.
”DPRD siap mendukung Pemprov sesuai tupoksinya dari sisi legislasi, anggaran dan pengawasan,” demikian Bang Dhin.
Sebagaimana kejadian sejak beberapa pekan lalu hingga kini, sejumlah wilayah kabupaten di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel mengalami musibah banjir.
Bencana banjir sejak satu bulan terakhir (November 2021), selain Kabupaten Banjar, juga daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel dengan tingkatan yang berbeda yaitu dari keadaan bisa seperti Kabupaten Tapin hingga terparah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel itu meliputi Kabupaten Tapin dengan ibukotanya Rantau (117 kilometer timur laut Banjarmasin), Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan ibukotanya Kandangan (135 kilometer timur laut Banjarmasin) dan Kabupaten HST dengan ibukotanya Barabai (165 kilometer timur laut Banjarmasin).
Kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukotanya Amuntai (185 utara Banjarmasin), Balangan dengan ibukotanya Paringin (217 kilometer utara Banjarmasin) dan Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin).
Sementara di Banjarmasin yang berjuluk "kota seribu sungai" belakangan ini bencana yang mengancam berupa rob (air laut pasang tertinggi yang meluber) melanda beberapa kawasan yang terpengaruh/daerah pasang - surut.
Keadaan rop tersebut juga membuat kekhawatiran warga masyarakat Kota Seribu Sungai Banjarmasin, ibukota Kalsel, apalagi berbaringan hujan dengan intensitas tinggi kedalaman air makin bertambah dan memudahkan binatang melata seperti ular keluyuran.
Oleh karenanya warga masyarakat Banjarmasi, terutama pada kawasan yang terimbas banjir rop juga harus waspada atau lebih berhati-hati terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mereka semestinya sudah menyiapkan/memiliki mitigasi bencana jangka panjang," tegasnya di Banjarmasin, Senin (6/12).
"Terkait mitigasi bencana jangka panjang tersebut agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkordinasi dengan baik. Terlebih semua pihak terkait sudah siap dalam hal penanganannya," ujar politikus muda yang cukup visioner itu.
Selain itu, lanjut laki-laki kelahiran Tungkaran Pangeran Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, harus ada dokumen secara menyeluruh dalam menyiapkan mitigasi bencana.
Sebagai contoh kajian risiko bencana dan dokumen rencana kontinjensi secara menyeluruh untuk meminimalkan dampak bencana, tambah mantan anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut.
Ia menyatakan, DPRD Kalsel siap mendukung pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dalam upaya mitigasi bencana sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu dari sisi legislasi, anggaran dan pengawasan.
”DPRD siap mendukung Pemprov sesuai tupoksinya dari sisi legislasi, anggaran dan pengawasan,” demikian Bang Dhin.
Sebagaimana kejadian sejak beberapa pekan lalu hingga kini, sejumlah wilayah kabupaten di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel mengalami musibah banjir.
Bencana banjir sejak satu bulan terakhir (November 2021), selain Kabupaten Banjar, juga daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel dengan tingkatan yang berbeda yaitu dari keadaan bisa seperti Kabupaten Tapin hingga terparah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel itu meliputi Kabupaten Tapin dengan ibukotanya Rantau (117 kilometer timur laut Banjarmasin), Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan ibukotanya Kandangan (135 kilometer timur laut Banjarmasin) dan Kabupaten HST dengan ibukotanya Barabai (165 kilometer timur laut Banjarmasin).
Kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukotanya Amuntai (185 utara Banjarmasin), Balangan dengan ibukotanya Paringin (217 kilometer utara Banjarmasin) dan Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin).
Sementara di Banjarmasin yang berjuluk "kota seribu sungai" belakangan ini bencana yang mengancam berupa rob (air laut pasang tertinggi yang meluber) melanda beberapa kawasan yang terpengaruh/daerah pasang - surut.
Keadaan rop tersebut juga membuat kekhawatiran warga masyarakat Kota Seribu Sungai Banjarmasin, ibukota Kalsel, apalagi berbaringan hujan dengan intensitas tinggi kedalaman air makin bertambah dan memudahkan binatang melata seperti ular keluyuran.
Oleh karenanya warga masyarakat Banjarmasi, terutama pada kawasan yang terimbas banjir rop juga harus waspada atau lebih berhati-hati terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021