Balangan - (Antaranews Kalsel) - DPRD Balangan, terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan warga Balangan serta tenaga honorer di lingkup pemkab setempat.
Pada Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap APBD Perubahan TA 2015, anggota DPRD , Syabirin dari Fraksi Golkar mengatakan, agar pemerintah segera memulihkan harga karet dan menghidupkan kembali koperasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Syahbudin dari Fraksi PKS mengatakan, dalam pengelolaan keuangan APBD perubahan harus dengan kriteria, belanja wajib dan mengikat, belanja yang sangat urgen dan mendesak. belanja yang realistis dan terukur dan belanja sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini perlu dilakukan agar program kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan 2015 dipastikan bisa di implementasikan dan kinerja Pemerintah Daerah tetap dinilai baik terutama di sisi penyerapan anggaran.
Disamping itu juga, prinsip – prinsip penyusunan APBD juga harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat azas.
"Kmi menyadari bahwa untuk mengelola anggaran daerah merupakan tantangan sekaligus godaan bagi penyelenggara pemerintah maupun para pengambil kebijakan," katanya.
Kemudian Fraksi PPP yang diwakili Sri Huriayati meminta kepada pemerintah kabupaten Balangan, untuk bisa menyelesaikan masalah tunggakan klaim Jamkesda di BLUD RSUD Balangan yang mencapai miliaran rupiah dan masih minimnya pembangunan Poskesdes di desa.
Selain itu fraksi PPP juga meminta agar kesejahteraan honorer di Balangan ditingkatkan. Karena dalam kondisi perekonomian saat ini, sudah selayaknya tingkat kejahteraan mereka perlu diperhatikan dan kenaikan gaji sesuai dengan UMR.
"Tidak jarang para honorer memiliki beban kerja sama dengan para PNS. Jadi kami meminta kepada Tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk bisa mempertimbangkan hal ini,†ujarnya.
Sementara, Erly Satriana dari Fraksi Gabungan Sanggam meminta dan mengajak kepada pemerintah untuk bisa membuat gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet (GEMAS MEKAR) yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan dan seluruh stake holder yang terkait.
Pemerintah diharapkan melakukan perbaikan terhadap pendangkalan aliran sungai di daerah Desa Jungkal kecamatan Lampihong yang mengakibatkan air sungai kurang maksimal mengairi lahan persawahan petani.
Selain itu, fraksi Gabungan Sanggam menyoroti dan meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan kebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai honor daerah.
Terutama pegawai honor daerah yang sudah mengabdi lebih dari 2 periode masa pemerintahan Kabupaten Balangan namun tidak termuat dalam database.
"Karena besaran upah yang di terima pegawai honor daerah sudah jauh tidak sesuai lagi standar UMR," imbuhnya.
Sebenarnya wacana kenaikan gajih honorer ini sudah disepakati untuk dinaikan pada Anggaran perubahan tahun 2015 ini, untuk ini kami mengingatkan kembali agar wacana tersebut dapat direalisasikan pada anggaran perubahan ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Pada Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap APBD Perubahan TA 2015, anggota DPRD , Syabirin dari Fraksi Golkar mengatakan, agar pemerintah segera memulihkan harga karet dan menghidupkan kembali koperasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Syahbudin dari Fraksi PKS mengatakan, dalam pengelolaan keuangan APBD perubahan harus dengan kriteria, belanja wajib dan mengikat, belanja yang sangat urgen dan mendesak. belanja yang realistis dan terukur dan belanja sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini perlu dilakukan agar program kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan 2015 dipastikan bisa di implementasikan dan kinerja Pemerintah Daerah tetap dinilai baik terutama di sisi penyerapan anggaran.
Disamping itu juga, prinsip – prinsip penyusunan APBD juga harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat azas.
"Kmi menyadari bahwa untuk mengelola anggaran daerah merupakan tantangan sekaligus godaan bagi penyelenggara pemerintah maupun para pengambil kebijakan," katanya.
Kemudian Fraksi PPP yang diwakili Sri Huriayati meminta kepada pemerintah kabupaten Balangan, untuk bisa menyelesaikan masalah tunggakan klaim Jamkesda di BLUD RSUD Balangan yang mencapai miliaran rupiah dan masih minimnya pembangunan Poskesdes di desa.
Selain itu fraksi PPP juga meminta agar kesejahteraan honorer di Balangan ditingkatkan. Karena dalam kondisi perekonomian saat ini, sudah selayaknya tingkat kejahteraan mereka perlu diperhatikan dan kenaikan gaji sesuai dengan UMR.
"Tidak jarang para honorer memiliki beban kerja sama dengan para PNS. Jadi kami meminta kepada Tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk bisa mempertimbangkan hal ini,†ujarnya.
Sementara, Erly Satriana dari Fraksi Gabungan Sanggam meminta dan mengajak kepada pemerintah untuk bisa membuat gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet (GEMAS MEKAR) yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan dan seluruh stake holder yang terkait.
Pemerintah diharapkan melakukan perbaikan terhadap pendangkalan aliran sungai di daerah Desa Jungkal kecamatan Lampihong yang mengakibatkan air sungai kurang maksimal mengairi lahan persawahan petani.
Selain itu, fraksi Gabungan Sanggam menyoroti dan meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan kebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai honor daerah.
Terutama pegawai honor daerah yang sudah mengabdi lebih dari 2 periode masa pemerintahan Kabupaten Balangan namun tidak termuat dalam database.
"Karena besaran upah yang di terima pegawai honor daerah sudah jauh tidak sesuai lagi standar UMR," imbuhnya.
Sebenarnya wacana kenaikan gajih honorer ini sudah disepakati untuk dinaikan pada Anggaran perubahan tahun 2015 ini, untuk ini kami mengingatkan kembali agar wacana tersebut dapat direalisasikan pada anggaran perubahan ini.
Editor : Roly Supriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015