Bank Negara Indonesia (BNI) kantor cabang Barabai melalui kantor kas Balangan bantu sejahterakan para petani Porang dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk permodalan awal para petani.
"Dukungan BNI terhadap pertanian subsektor komoditas Porang akan terus kami tingkatkan, seiring dengan peningkatan nilai ekspor serta perluasan area tanam komoditas Porang ini khususnya di Kabupaten Balangan," kata Pimpinan BNI Kantor Cabang Barabai Ali Sulaiman di Paringin, Jum'at.
Selain itu, ujarnya, sebagaimana diketahui pada masa pandemi sekarang ini susah untuk mendapatkan penghasilan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang berpenghasilan rendah lainnya. Dengan melihat perkembangan berita tanaman Porang, ternyata hasil tanam per hektare nya itu sangat menjanjikan hasilnya.
"Alhamdulillah ternyata di tempat kita ada asosiasi Porang, mereka juga mengajak kepada masyarakat bagi yang mempunyai lahan agar memberdayakan Porang, akan tetapi para petani yang ingin membudidayakan itu terkendala dalam hal modal," bebernya.
Maka dari itu, dia melanjutkan, dengan difasilitasi oleh Pemda, antar asosiasi Porang bersama sejumlah Perbankan yang di Balangan ini melakukan sebuah diskusi. Pihaknya langsung mempresentasikan bagaimana BNI bisa melakukan pembiayaan untuk mendorong agar lahan-lahan kosong itu bisa menjadi produktif.
Selanjutnya asosiasi memilih BNI, dan langsung pihaknya diskusikan bagaimana mekanismenya. Maka ia berikan seperti fasilitas KUR dengan suku bunga ringan, proses sederhana serta tentunya ia berikan perlakukan khusus.
"Karena ini bukan seperti perdagangan, kalau perdagangan kan hasil pendapatan tiap bulan. Sedangkan mereka ini ada prosesnya, maka kita berikan KUR tani dengan metode pembayaran setelah panen dengan dua siklus," terang Ali.
Siklus pertama yaitu ada yang delapan bulan dari penanaman sampai panen sudah bisa menghasilkan tetapi belum optimal, yang optimal itu di periode kedua. Maka ia berikan ada dua opsi kalau mereka bisa melakukan pembayaran diopsi pertama, pihaknya akan berikan jangka waktu satu tahun tapi apabila ternyata mereka mau lebih optimal dua periode, akan dikasih dua tahun.
"Untuk mekanismenya, mereka harus masuk dalam kelompok tani dimasing-masing desanya, nanti dari ketua kelompok akan mengumpulkan data-data dari anggota siapa saja yang mau mengajukan KUR, punya lahan berapa dan mereka mau jangka waktu berapa. Semua data yang dikumpulkan oleh ketua kelompok itu disampaikan ke kita," pungkasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Dinas Pertanian agar bisa membantu masyarakat untuk mengawal bersama asosiasi ini, untuk membantu menghitung kira-kira satu hektare itu berapa serta supaya tepat sasaran agar pembeliannya nanti tidak berlebih menjadi sifatnya konsumtif dan kalau kurang tidak bisa berkembang.
"Kami meminta dari Dinas Pertanian berapa nih kira-kira acuan per hektare nya, itulah sebagai landasan kita memberikan kemasing-masing petani, kalau misalkan satu hektare sekian dan dua hektare sekian," katanya.
Sementara itu, untuk lahan petani sendiri bervariatif, pihaknya tidak mengharuskan minimal satu hektare kalau mereka hanya punya setengah hektare. Selanjutnya kemampuan mereka menggarap sanggupnya berapa itu akan disesuaikan karena ada juga sebagian petani yang telah menginjak usia lanjut, dan tidak ada batasan lahan tapi lebih disesuaikan kepada masing-masing yang punya lahan.
Terakhir, terangnya, untuk kuota petani yang mengajukan KUR tidak ada batasan, karena ini permulaan, dengan asosiasi memintakan data yang ada di sini dulu berapa yang mau mengajukan ke BNI.
"Pihaknya tidak membatasi besarannya, kelompok yang mau mengajukan akan dibantu, tapi tujuan pemerintah sekarang justru mau menggalakan perbaikan ekonomi nasional. Karena Porang ini sama-sama tahu dan sangat menjanjikan," tuturnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021