Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Senin (1/2) membuat gambaran awal jalan mengatasi kebuntuan AS-Iran mengenai siapa yang lebih dulu kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015.
Menurut Zarif, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (EU) dapat "mengoreografikan" tindakan itu.
"Pada dasarnya ada mekanisme untuk menyelaraskannya atau mengoordinasikan apa yang dapat dilakukan," kata Zarif kepada CNN.ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antara Washington dan Teheran.
Baca juga: Menlu baru AS minta Iran kembali pada kesepakatan nuklir
Pemerintahan AS dan Iran sama-sama menginginkan pihak lawannya yang melanjutkan kepatuhan terlebih dahulu.
Zarif mencatat kesepakatan itu melahirkan Komisi Bersama yang dikoordinasikan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang sekarang dijabat Josep Borrell.
Borrell "dapat ... (menyusun) semacam koreografi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan tindakan yang perlu diambil oleh Iran," kata Zarif kepada CNN.
Komisi antara lain beranggotakan Iran serta enam pihak lain dalam kesepakatan itu: Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat.
Di bawah perjanjian tersebut, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya agar tidak mudah mengembangkan senjata nuklir. Sebagai imbalan, Iran akan mendapat pelonggaran sanksi dari AS dan sanksi-sanksi ekonomi lain.
Baca juga: Menlu Iran : menghina Muslim adalah penyalahgunaan kebebasan berbicara
Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS.
Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali mematuhi kesepakatan itu secara ketat, Washington juga akan melakukannya.
Sumber : Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Menurut Zarif, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (EU) dapat "mengoreografikan" tindakan itu.
"Pada dasarnya ada mekanisme untuk menyelaraskannya atau mengoordinasikan apa yang dapat dilakukan," kata Zarif kepada CNN.ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antara Washington dan Teheran.
Baca juga: Menlu baru AS minta Iran kembali pada kesepakatan nuklir
Pemerintahan AS dan Iran sama-sama menginginkan pihak lawannya yang melanjutkan kepatuhan terlebih dahulu.
Zarif mencatat kesepakatan itu melahirkan Komisi Bersama yang dikoordinasikan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang sekarang dijabat Josep Borrell.
Borrell "dapat ... (menyusun) semacam koreografi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan tindakan yang perlu diambil oleh Iran," kata Zarif kepada CNN.
Komisi antara lain beranggotakan Iran serta enam pihak lain dalam kesepakatan itu: Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat.
Di bawah perjanjian tersebut, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya agar tidak mudah mengembangkan senjata nuklir. Sebagai imbalan, Iran akan mendapat pelonggaran sanksi dari AS dan sanksi-sanksi ekonomi lain.
Baca juga: Menlu Iran : menghina Muslim adalah penyalahgunaan kebebasan berbicara
Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS.
Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali mematuhi kesepakatan itu secara ketat, Washington juga akan melakukannya.
Sumber : Reuters
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021