Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah meminta, agar Kementerian Dalam Negeri segera menuntaskan penyelesaian masalah batas antara provinsinya dengan Kalimantan Tengah.
Permintaan itu usai kunjungan dalam daerah Komisi I DPRD provinsi tersebut ke Tabalong, kabupaten paling utara Kalsel yang berbatasan dengan Kalteng dan Kaltim tersebut, Sabtu.
Pasalnya, ungkap wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, di "Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut ada perbatasan dengan provinsi tetangga, yaitu Kalteng yang sejak lama bermasalah.
"Ada perbatasan antara Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng dengan Tabalong yang sejak lama bermasalah, dan sampai kini tak kunjung selesai. Kabarnya masih terganjal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," katanya menjawab Antara Kalsel.
Namun mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu lupa nama daerah perbatasan yang masih bermasalah tersebut. "Pokoknya antara Kabupaten Tabalong dan Bartim, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalteng," ujarnyanya.
Tapi ketika disebut nama daerah perbatasan yang bermasalah itu (antara Kambitan Tabalong dan Dambung Bartim), anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel tersebut menyatakan, "ya, kalau tidak salah".
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kalsel bersama Biro Tata Pemerintahan (Tapem) provinsi dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabalong akan ke Kemendagri, untuk mempertanyakan masalah perbatasan tersebut.
"Kami akan jadwalkan kunjungan ke Kemendagri tersebut. Kemungkinan pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah pada Desember mendatang," demikian Syahdillah.
Dalam kunjungan kerja Komisi-Komisi DPRD Kalsel ke dalam daerah yang dijadwalkan 20 - 22 November 2014 itu, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan ke Kabupaten Kotabaru.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel sama-sama melakukan kunjungan ke Kabupaten Balangan, dengan materi permasalahan yang berbeda sesuai bidang masing-masing komisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Permintaan itu usai kunjungan dalam daerah Komisi I DPRD provinsi tersebut ke Tabalong, kabupaten paling utara Kalsel yang berbatasan dengan Kalteng dan Kaltim tersebut, Sabtu.
Pasalnya, ungkap wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, di "Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut ada perbatasan dengan provinsi tetangga, yaitu Kalteng yang sejak lama bermasalah.
"Ada perbatasan antara Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng dengan Tabalong yang sejak lama bermasalah, dan sampai kini tak kunjung selesai. Kabarnya masih terganjal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," katanya menjawab Antara Kalsel.
Namun mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu lupa nama daerah perbatasan yang masih bermasalah tersebut. "Pokoknya antara Kabupaten Tabalong dan Bartim, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalteng," ujarnyanya.
Tapi ketika disebut nama daerah perbatasan yang bermasalah itu (antara Kambitan Tabalong dan Dambung Bartim), anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel tersebut menyatakan, "ya, kalau tidak salah".
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kalsel bersama Biro Tata Pemerintahan (Tapem) provinsi dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabalong akan ke Kemendagri, untuk mempertanyakan masalah perbatasan tersebut.
"Kami akan jadwalkan kunjungan ke Kemendagri tersebut. Kemungkinan pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah pada Desember mendatang," demikian Syahdillah.
Dalam kunjungan kerja Komisi-Komisi DPRD Kalsel ke dalam daerah yang dijadwalkan 20 - 22 November 2014 itu, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan ke Kabupaten Kotabaru.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel sama-sama melakukan kunjungan ke Kabupaten Balangan, dengan materi permasalahan yang berbeda sesuai bidang masing-masing komisi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014