Paringin (Antaranews Kalsel) - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada Rabu (13/8) di aula Mayang Mauray komplek Garuda Maharam Kecamatan Paringin Kota.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Balangan Hifnie Effendie kepada wartawan Selasa (12/8).
Hifnie mengatakan, kepastian waktu pelaksanaan pelantikan didapat setelah Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Kalsel sudah diterima pada Senin (11/8) malam.
"Pelantikan anggota dewan yang baru sudah kita pastikan akan dilaksanakan sesuai jadwal. Surat Keputusan dari Gubernur Kalsel sudah kita terima Senin (11/8) malam kemarin, Hari ini kita sudah melaksanakan gladi," katanya.
Sebelumnya, pelantikan anggota DPRD Balangan periode 2014-2019 yang sudah dijadwalkan pada Rabu (13/8) memang sempat terancam tertunda, lantaran belum lengkapnya berkas pelantikan termasuk di antaranya SK Pemberhentian dan Pengangkatan anggota dewan yang ditandatangani Gubernur Kalsel.
Keterlambatan SK Gubernur itu sendiri disebabkan tidak dilampirkannya berita acara hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang diajukan oleh salah satu Calon Legislatif (Caleg).
Permasalahan itu secara sigap ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Balangan yang langsung menyambangi MK dan KPU pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Balangan Hifnie Effendie kepada wartawan Selasa (12/8).
Hifnie mengatakan, kepastian waktu pelaksanaan pelantikan didapat setelah Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Kalsel sudah diterima pada Senin (11/8) malam.
"Pelantikan anggota dewan yang baru sudah kita pastikan akan dilaksanakan sesuai jadwal. Surat Keputusan dari Gubernur Kalsel sudah kita terima Senin (11/8) malam kemarin, Hari ini kita sudah melaksanakan gladi," katanya.
Sebelumnya, pelantikan anggota DPRD Balangan periode 2014-2019 yang sudah dijadwalkan pada Rabu (13/8) memang sempat terancam tertunda, lantaran belum lengkapnya berkas pelantikan termasuk di antaranya SK Pemberhentian dan Pengangkatan anggota dewan yang ditandatangani Gubernur Kalsel.
Keterlambatan SK Gubernur itu sendiri disebabkan tidak dilampirkannya berita acara hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang diajukan oleh salah satu Calon Legislatif (Caleg).
Permasalahan itu secara sigap ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Balangan yang langsung menyambangi MK dan KPU pusat.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014