Paringin (AntaraNews Kalsel) - Pemerintah daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dari Fraksi Gabungan Karya Sejahtera, M Nor Iswan di Paringin, ibu kota Balangan, senin, mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal.
"Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik dan penyelenggaraan anggaran pemerintahan yang effektif," katanya.
Penyelenggaraan pemerintahan itu, selain effektif juga harus efisien dan dapat di kontrol oleh publik.
"Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus banyak dikembangkan dan menggali banyaknya potensi pendapatan asli daerah," ujarnya.
Selain itu, kontrol dan pengawasan harus ditingkatkan agar predikat WTP dapat dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang.
Ia menambahkan, apa yang dikatakannya tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi menanggapi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas anggaran 2013, Kamis (19/6) lalu.
"Enam fraksi di DPRD memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah daerah meraih predikat WTP dan menyarankan hal yang sama," demikian M Nor Iswan./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dari Fraksi Gabungan Karya Sejahtera, M Nor Iswan di Paringin, ibu kota Balangan, senin, mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal.
"Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik dan penyelenggaraan anggaran pemerintahan yang effektif," katanya.
Penyelenggaraan pemerintahan itu, selain effektif juga harus efisien dan dapat di kontrol oleh publik.
"Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus banyak dikembangkan dan menggali banyaknya potensi pendapatan asli daerah," ujarnya.
Selain itu, kontrol dan pengawasan harus ditingkatkan agar predikat WTP dapat dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang.
Ia menambahkan, apa yang dikatakannya tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi menanggapi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas anggaran 2013, Kamis (19/6) lalu.
"Enam fraksi di DPRD memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah daerah meraih predikat WTP dan menyarankan hal yang sama," demikian M Nor Iswan./e
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014