Pemerintah Kabupaten Hulu Sungau Utara Kalimantan Selatan dicecar pertanyaan anggota Fraksi DPRD setempat terkait terjadinya pengurangan aset daerah yang cukup besar pada pelaksanaan APBD 2019.
Pertanyaan ini disampaikan fraksi dewan seiring pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2019 di gedung DPRD Hulu Sungai Utara, Senin.
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Husairi Abdi di Amuntai, Selasa (7/7) menyampaikan jawaban pemerintah menjelaskan, beberapa aset milik pemda HSU mengalami pengurangan disebabkan tidak memenuhi kriteria aset tetap sesuai kebijakan akuntansi, namun tetap dicatat sebagai barang inventaris diluar neraca.
"Ada juga aset dari belanja modal yang tidak sesuai standar, namun tetap di catat sebagai barang persediaan," terang Husairi.
Demikian pula, lanjutnya, hutang pengadaan yang dicatat pada neraca tahun sebelumnya, tetap dicatat lagi pad anggarab tahun berjalan sehingga menimbulkan pencatatan ganda.
Husairi menjelaskan, sesuai standar akuntansi pemerintah dan hasil diskusi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Selatan, mutasi tambah dan kurang aset tetap disajikan sampai level SKPD.
"Termasuk mutasi tambah dan kurang akan turut disajikan di level SKPD yang berpengaruh pada jumlah mutasi aset tetap secara keseluruhan," terangnya.
Disampaikan pula, faktor yang mempengaruhi mutasi kurang pada aset tetap adalah ekstrakomtabel, koreksi belanja, pindah SKPD, reklas, reklas KDP dan utang pengadaan.
Dari keenam faktor diatas, hanya ekstrakomtabel, koreksi belanja dan utang pengadaan aset tetap yang bisa mengurangi aset tetap secara total. Sedang kondisi reklas, reklas KDP dan pindah SKPD tidak menyebabkan berkurangnya aset tetap secara total, karena hanya perpindahan saja antar SKPD dan kelompok aset tetap.
Husairi setuju pada keinginan fraksi DPRD HSU agar dilakukan lelang terhadap aset berupa kendaraan roda dua dan empat yang sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD murni 2020 namun terjadinya wabah COVID 19 menyebabkan anggaran untuk lelang terpaksa dialihkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pertanyaan ini disampaikan fraksi dewan seiring pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2019 di gedung DPRD Hulu Sungai Utara, Senin.
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Husairi Abdi di Amuntai, Selasa (7/7) menyampaikan jawaban pemerintah menjelaskan, beberapa aset milik pemda HSU mengalami pengurangan disebabkan tidak memenuhi kriteria aset tetap sesuai kebijakan akuntansi, namun tetap dicatat sebagai barang inventaris diluar neraca.
"Ada juga aset dari belanja modal yang tidak sesuai standar, namun tetap di catat sebagai barang persediaan," terang Husairi.
Demikian pula, lanjutnya, hutang pengadaan yang dicatat pada neraca tahun sebelumnya, tetap dicatat lagi pad anggarab tahun berjalan sehingga menimbulkan pencatatan ganda.
Husairi menjelaskan, sesuai standar akuntansi pemerintah dan hasil diskusi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Selatan, mutasi tambah dan kurang aset tetap disajikan sampai level SKPD.
"Termasuk mutasi tambah dan kurang akan turut disajikan di level SKPD yang berpengaruh pada jumlah mutasi aset tetap secara keseluruhan," terangnya.
Disampaikan pula, faktor yang mempengaruhi mutasi kurang pada aset tetap adalah ekstrakomtabel, koreksi belanja, pindah SKPD, reklas, reklas KDP dan utang pengadaan.
Dari keenam faktor diatas, hanya ekstrakomtabel, koreksi belanja dan utang pengadaan aset tetap yang bisa mengurangi aset tetap secara total. Sedang kondisi reklas, reklas KDP dan pindah SKPD tidak menyebabkan berkurangnya aset tetap secara total, karena hanya perpindahan saja antar SKPD dan kelompok aset tetap.
Husairi setuju pada keinginan fraksi DPRD HSU agar dilakukan lelang terhadap aset berupa kendaraan roda dua dan empat yang sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD murni 2020 namun terjadinya wabah COVID 19 menyebabkan anggaran untuk lelang terpaksa dialihkan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020