Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan Haris Karno belum memastikan pemungsian terminal regional atau tipe A di km17 Jalan A Yani Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
"Kita belum bisa memastikan pemungsian terminal Km17 Gambut, kalau prasarananya belum sebagaimana perencanaan, seperti belum adanya satu lagi jalan akses guna kelancaran keluar - masuk mobil," ujarnya, Rabu.
"Namun untuk cepat atau tidaknya pemungsian teminal Km17 tergantung pada Pemkab Banjar. Sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) sifatnya `back-up` kalau diperlukan," lanjutnya.
Menurut mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Kalsel itu, memang sebaiknya terminal regional Km17 itu bisa berfungsi sebelum lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah.
"Apalagi terminal induk Km6 Banjarmasin sekarang sedang renovasi besar-besaran, sehingga mengurangi daya tampung mobil angkutan penumpang umum antarkota dalam provinsi (AKDP) dan antarkota antarprovinsi(AKAP)," ujarnya.
"Keadaan tersebut bisa berdampak pada kemacetan lalu lintas, karena jumlah kendaraan yang banyak, sementara tempat parkir/penampungan berkurang," lanjut usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin.
Oleh sebab itu, dia berharap, terminal Km17 Gambut yang menelan biaya puluhan miliar rupiah dari APBN, APBD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar tersebut segera berfungsi.
"Karena kalau terlalu lama baru difungsikan, sementara fisik dan beberapa sarana terminal Km17 yang sudah selesai itu bisa keburu rusak," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai aksi penolakan pemungsian terminal Km17 untuk AKDP dan AKAP, dan untuk tetap mempertahankan di Km6, menurut dia, hal tersebut hanya karena kesalahan pahaman yang disebabkan masih kurangnya komunikasi.
"Untuk itu, kami juga terus mengadakan komunikasi secara lebih intens lagi, guna mengurangi kesalahpahaman dan semua pihak bisa menerima dengan baik dan nyaman," demikian Haris.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kita belum bisa memastikan pemungsian terminal Km17 Gambut, kalau prasarananya belum sebagaimana perencanaan, seperti belum adanya satu lagi jalan akses guna kelancaran keluar - masuk mobil," ujarnya, Rabu.
"Namun untuk cepat atau tidaknya pemungsian teminal Km17 tergantung pada Pemkab Banjar. Sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) sifatnya `back-up` kalau diperlukan," lanjutnya.
Menurut mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Kalsel itu, memang sebaiknya terminal regional Km17 itu bisa berfungsi sebelum lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah.
"Apalagi terminal induk Km6 Banjarmasin sekarang sedang renovasi besar-besaran, sehingga mengurangi daya tampung mobil angkutan penumpang umum antarkota dalam provinsi (AKDP) dan antarkota antarprovinsi(AKAP)," ujarnya.
"Keadaan tersebut bisa berdampak pada kemacetan lalu lintas, karena jumlah kendaraan yang banyak, sementara tempat parkir/penampungan berkurang," lanjut usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin.
Oleh sebab itu, dia berharap, terminal Km17 Gambut yang menelan biaya puluhan miliar rupiah dari APBN, APBD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar tersebut segera berfungsi.
"Karena kalau terlalu lama baru difungsikan, sementara fisik dan beberapa sarana terminal Km17 yang sudah selesai itu bisa keburu rusak," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai aksi penolakan pemungsian terminal Km17 untuk AKDP dan AKAP, dan untuk tetap mempertahankan di Km6, menurut dia, hal tersebut hanya karena kesalahan pahaman yang disebabkan masih kurangnya komunikasi.
"Untuk itu, kami juga terus mengadakan komunikasi secara lebih intens lagi, guna mengurangi kesalahpahaman dan semua pihak bisa menerima dengan baik dan nyaman," demikian Haris.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014