Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan kebijakan untuk melatih seluruh calon tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara untuk bisa berbahasa asing, baik Inggris dan Arab, sebelum dikirim ke berbagai negara tujuan.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Arsyadi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan calon TKI sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Dengan komunikasi yang lebih baik dan ketrampilan berbagai bidang yang lebih banyak, tambah Arsyadi, diharapkan tenaga kerja asal Kalsel yang pergi ke berbagai negara bisa lebih dihargai dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
Selain itu, tambah dia, pemerintah juga terus mendorong meningkatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga layak untuk menjadi BLK bertaraf Internasional.
Hal tersebut, tambah dia, penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalsel sehingga lebih bisa bersaing dengan pekerja di luar negeri, seperti Jepang, dan lainnya, yang menjadi salah satu negara tujuan pengiriman tenaga kerja ahli asal Kalsel.
"Saat ini kebutuhan tenaga kerja ahli cukup besar, sehingga kesempatan ini harus bisa disikapi dengan bijak antara lain dengan meningkatkan fasilitas untuk mendukung peningkatan skil warga Kalsel," katanya.
Selain itu, tambah dia, Pemprov juga mendorong agar siswa bisa masuk sekolah menengah kejuruan, mengingat saat ini banyak perusahaan yang berharap mendapatkan tenaga kerja yang terampil sehingga bisa langsung kerja saat ada perekrutan.
Hal tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik oleh seluruh pihak termasuk dunia pendidikan, agar seluruh lulusan SLTA sederajat di Kalsel, bisa langsung diserap oleh perusahaan pencari kerja.
Saat ini, tingkat pengangguran di Kalsel masih cukup tinggi, sekitar 5.000 angkatan kerja, kondisi tersebut terjadi karena banyak angkatan kerja yang tidak bisa memenuhi peluang kerja yang disiapkan perusahaan akibat skil yang kurang memadai.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Antonius Simbolon mengungkapkan, selama 2014 peluang kerja di wilayahnya diprediksi masih cukup tinggi antara 10 ribu hingga 12 ribu lowongan pekerjaan.
Menurut Antonius, peluang tersebut, memang masih belum sebanding dengan pengangguran yang kini mencapai sekitar 100.000 orang atau 5,23 persen dari jumlah angkatan kerja di Kalsel.
"Peluang kerja masih sama dengan 2013, belum terlalu ada kenaikan signifikan, mengingat berbagai persoalan yang mendera perusahaan pertambangan batu bara, dalam beberapa bulan terakhir," katanya.
Diharapkan, jumlah peluang kerja tersebut, akan terus meningkat dengan mulai dilaksanakannya berbagai program MP3EI di sejumlah daerah, dan mulai selesainya pembangunan sejumlah industri.
Menurut Antonius, saat perusahaan yang menyediakan peluang kerja tinggi, masih disektor pertambangan, perkebunan dan jasa perdagangan.
Terkait dengan diberlakukannya ketentuan Kementerian Perdagangan, yang melarang ekspor bahan mentah, khususnya hasil tambang bijih besi, menurut Antonius tidak akan terlalu berpengaruh dengan peningkatan jumlah pengangguran di Kalsel.
"Selama ini, untuk karyawan tambang biji besi jumlahnya hanya ratusan, berbeda dengan tambang batu bara," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Arsyadi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan calon TKI sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Dengan komunikasi yang lebih baik dan ketrampilan berbagai bidang yang lebih banyak, tambah Arsyadi, diharapkan tenaga kerja asal Kalsel yang pergi ke berbagai negara bisa lebih dihargai dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
Selain itu, tambah dia, pemerintah juga terus mendorong meningkatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga layak untuk menjadi BLK bertaraf Internasional.
Hal tersebut, tambah dia, penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalsel sehingga lebih bisa bersaing dengan pekerja di luar negeri, seperti Jepang, dan lainnya, yang menjadi salah satu negara tujuan pengiriman tenaga kerja ahli asal Kalsel.
"Saat ini kebutuhan tenaga kerja ahli cukup besar, sehingga kesempatan ini harus bisa disikapi dengan bijak antara lain dengan meningkatkan fasilitas untuk mendukung peningkatan skil warga Kalsel," katanya.
Selain itu, tambah dia, Pemprov juga mendorong agar siswa bisa masuk sekolah menengah kejuruan, mengingat saat ini banyak perusahaan yang berharap mendapatkan tenaga kerja yang terampil sehingga bisa langsung kerja saat ada perekrutan.
Hal tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik oleh seluruh pihak termasuk dunia pendidikan, agar seluruh lulusan SLTA sederajat di Kalsel, bisa langsung diserap oleh perusahaan pencari kerja.
Saat ini, tingkat pengangguran di Kalsel masih cukup tinggi, sekitar 5.000 angkatan kerja, kondisi tersebut terjadi karena banyak angkatan kerja yang tidak bisa memenuhi peluang kerja yang disiapkan perusahaan akibat skil yang kurang memadai.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Antonius Simbolon mengungkapkan, selama 2014 peluang kerja di wilayahnya diprediksi masih cukup tinggi antara 10 ribu hingga 12 ribu lowongan pekerjaan.
Menurut Antonius, peluang tersebut, memang masih belum sebanding dengan pengangguran yang kini mencapai sekitar 100.000 orang atau 5,23 persen dari jumlah angkatan kerja di Kalsel.
"Peluang kerja masih sama dengan 2013, belum terlalu ada kenaikan signifikan, mengingat berbagai persoalan yang mendera perusahaan pertambangan batu bara, dalam beberapa bulan terakhir," katanya.
Diharapkan, jumlah peluang kerja tersebut, akan terus meningkat dengan mulai dilaksanakannya berbagai program MP3EI di sejumlah daerah, dan mulai selesainya pembangunan sejumlah industri.
Menurut Antonius, saat perusahaan yang menyediakan peluang kerja tinggi, masih disektor pertambangan, perkebunan dan jasa perdagangan.
Terkait dengan diberlakukannya ketentuan Kementerian Perdagangan, yang melarang ekspor bahan mentah, khususnya hasil tambang bijih besi, menurut Antonius tidak akan terlalu berpengaruh dengan peningkatan jumlah pengangguran di Kalsel.
"Selama ini, untuk karyawan tambang biji besi jumlahnya hanya ratusan, berbeda dengan tambang batu bara," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014