Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menginginkan agar inovasi dari kebijakan pengawasan kelautan dan perikanan efektif meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Saya berharap ada terobosan dalam pelaksanaan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) agar nelayan-nelayan kita yang mau berusaha dapat menjalankan usahanya dengan mudah dan terlindungi," kata Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Secara khusus Edhy memuji langkah kebijakan Ditjen PSDKP yang sudah mengembangkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang dianggap telah membantu Ditjen PSDKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Baca juga: Edhy Prabowo tinjau tiga PPI di Pulau Bangka
Menurut Edhy, Pokmaswas adalah contoh pendekatan yang baik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga laut.
"Pokmaswas merupakan inisiasi yang bagus karena dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat ini para nelayan dapat menertibkan dirinya sekaligus menjadi contoh bagi nelayan yang lain," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat nelayan yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Saat ini, terdapat 2.581 Pokmaswas binaan Ditjen PSDKP-KKP yang berperan aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Baca juga: Menteri Susi digantikan oleh Edhy Prabowo
Sementara itu Plt Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo menyampaikan bahwa aparat Ditjen PSDKP siap untuk melaksanakan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan illegal-destructive fishing dan membina nelayan Indonesia.
“Segenap aparat kami di lapangan akan bertindak tegas terhadap para pelaku illegal fishing dan mengutamakan upaya preventif dan penaatan terhadap nelayan lokal," ungkap Nilanto.
Nilanto menambahkan untuk melaksanakan perintah Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP telah membangun inovasi budaya kerja yang terdiri dari profesional, integritas, loyalitas, inovatif dan sinergi yang disingkat Pilar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Saya berharap ada terobosan dalam pelaksanaan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) agar nelayan-nelayan kita yang mau berusaha dapat menjalankan usahanya dengan mudah dan terlindungi," kata Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Secara khusus Edhy memuji langkah kebijakan Ditjen PSDKP yang sudah mengembangkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang dianggap telah membantu Ditjen PSDKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Baca juga: Edhy Prabowo tinjau tiga PPI di Pulau Bangka
Menurut Edhy, Pokmaswas adalah contoh pendekatan yang baik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga laut.
"Pokmaswas merupakan inisiasi yang bagus karena dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat ini para nelayan dapat menertibkan dirinya sekaligus menjadi contoh bagi nelayan yang lain," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat nelayan yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Saat ini, terdapat 2.581 Pokmaswas binaan Ditjen PSDKP-KKP yang berperan aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Baca juga: Menteri Susi digantikan oleh Edhy Prabowo
Sementara itu Plt Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo menyampaikan bahwa aparat Ditjen PSDKP siap untuk melaksanakan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan illegal-destructive fishing dan membina nelayan Indonesia.
“Segenap aparat kami di lapangan akan bertindak tegas terhadap para pelaku illegal fishing dan mengutamakan upaya preventif dan penaatan terhadap nelayan lokal," ungkap Nilanto.
Nilanto menambahkan untuk melaksanakan perintah Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP telah membangun inovasi budaya kerja yang terdiri dari profesional, integritas, loyalitas, inovatif dan sinergi yang disingkat Pilar.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020