Oleh Imam Hanafi
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan memastikan tidak akan turun ke jalan melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah kepada perusahaan melalui pemerintah.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalimantan Selatan Sadin Sasau, Senin, mengatakan ia dan teman-temannya tidak akan turun ke jalan untuk berdemo, seperti yang dilakukan sejawat mereka di daerah lain.
"Alasan kami adalah karena pemerintah provinsi sudah memastikan bahwa 1 November 2013, akan diterbitkan surat kenaikan upah baru sebesar Rp1.620.000, atau naik sekitar 20 persen dari Rp1.337.500," kata Sadin.
Keputusan tersebut, lanjut dia, merupakan hasil pertemuan tripartit antara pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang dilakukan terakhir 1 Oktober lalu.
Awalnya, SPSI meminta kenaikan upah sekitar 30 persen dari Rp1.337.500, namun setelah negosiasi dan beberapa pertimbangan dari masing-masing pihak, maka UMP Kalsel ditetapkan naik sekitar 20 persen dari yang ada menjadi Rp1.620.000.
Ia mengemukakan agar tidak terjadi gejolak di daerah terkait kenaikan upah, pengurus SPSI Kalsel meningkatkan sosialisasi hasil pertemuan tripartit, khususnya terkait kenaikan upah kepada anggota SPSI di kabupaten/kota.
Kesepakatan tersebut dicapai, agar kondisi investasi di daerah tetap kondusif, pengusaha tetap bisa bergairah untuk berusaha, karyawan bisa menjalankan tugasnya karena kesejahteraanya ditingkatkan.
Sadin menjelaskan SPSI Kalsel memiliki sekitar 30 ribu lebih anggota yang tersebar di beberapa perusahaan di wilayah "Bumi Antasari".
Industri terbesar di Kalsel adalah sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, sektor tambang, dan industri kayu lapis atau plywood.
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh agar mengubah pola perjuangannya dari gerakan turun ke jalan (demo) dan mogok kerja menjadi gerakan dialog sosial.
"Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak. Misalnya, jangan bikin macet, intimidasi, pemaksaan, dan `sweeping` ataupun berbuat anarki. Hal-hal seperti itu akan menghancurkan cita-cita awal perjuangan buruh dan kepercayaan masyarakat pada perjuangan buruh," kata Muhaimin di Jakarta, Senin (28/10), menanggapi aksi unjuk rasa dan ancaman mogok pekerja akhir bulan ini.
Para pekerja/buruh di Indonesia diminta memperjuangkan segala aspirasi dan tuntutannya dengan menggunakan forum-forum dialog sosial yang terdapat dalam Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit, dan LKS Tripartit.
"Tren pergerakan buruh di seluruh dunia sudah bergeser dari gerakan turun ke jalan menjadi gerakan dialog sosial. Demikian pula seharusnya perjuangan pekerja/buruh di Indonesia. Gerakan dialog sosial ini akan lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak," kata Muhaimin.
Perjuangan para buruh dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya dinilai akan lebih efektif apabila dilakukan melalui gerakan dialog sosial. Dalam hal ini pihak pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh dapat berdialog utuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Berdasarkan data Kemnakertrans, saat ini ada enam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, 92 federasi serikat pekerja/serikat buruh, 11.852 serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan, 170 serikat pekerja/serikat buruh di BUMN dengan jumlah total keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 3.414.455 orang.
Muhaimin juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan buruh merupakan kesepakatan dan agenda bersama sehingga diharapkan buruh untuk tidak khawatir.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan memastikan tidak akan turun ke jalan melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah kepada perusahaan melalui pemerintah.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalimantan Selatan Sadin Sasau, Senin, mengatakan ia dan teman-temannya tidak akan turun ke jalan untuk berdemo, seperti yang dilakukan sejawat mereka di daerah lain.
"Alasan kami adalah karena pemerintah provinsi sudah memastikan bahwa 1 November 2013, akan diterbitkan surat kenaikan upah baru sebesar Rp1.620.000, atau naik sekitar 20 persen dari Rp1.337.500," kata Sadin.
Keputusan tersebut, lanjut dia, merupakan hasil pertemuan tripartit antara pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang dilakukan terakhir 1 Oktober lalu.
Awalnya, SPSI meminta kenaikan upah sekitar 30 persen dari Rp1.337.500, namun setelah negosiasi dan beberapa pertimbangan dari masing-masing pihak, maka UMP Kalsel ditetapkan naik sekitar 20 persen dari yang ada menjadi Rp1.620.000.
Ia mengemukakan agar tidak terjadi gejolak di daerah terkait kenaikan upah, pengurus SPSI Kalsel meningkatkan sosialisasi hasil pertemuan tripartit, khususnya terkait kenaikan upah kepada anggota SPSI di kabupaten/kota.
Kesepakatan tersebut dicapai, agar kondisi investasi di daerah tetap kondusif, pengusaha tetap bisa bergairah untuk berusaha, karyawan bisa menjalankan tugasnya karena kesejahteraanya ditingkatkan.
Sadin menjelaskan SPSI Kalsel memiliki sekitar 30 ribu lebih anggota yang tersebar di beberapa perusahaan di wilayah "Bumi Antasari".
Industri terbesar di Kalsel adalah sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, sektor tambang, dan industri kayu lapis atau plywood.
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh agar mengubah pola perjuangannya dari gerakan turun ke jalan (demo) dan mogok kerja menjadi gerakan dialog sosial.
"Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak. Misalnya, jangan bikin macet, intimidasi, pemaksaan, dan `sweeping` ataupun berbuat anarki. Hal-hal seperti itu akan menghancurkan cita-cita awal perjuangan buruh dan kepercayaan masyarakat pada perjuangan buruh," kata Muhaimin di Jakarta, Senin (28/10), menanggapi aksi unjuk rasa dan ancaman mogok pekerja akhir bulan ini.
Para pekerja/buruh di Indonesia diminta memperjuangkan segala aspirasi dan tuntutannya dengan menggunakan forum-forum dialog sosial yang terdapat dalam Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit, dan LKS Tripartit.
"Tren pergerakan buruh di seluruh dunia sudah bergeser dari gerakan turun ke jalan menjadi gerakan dialog sosial. Demikian pula seharusnya perjuangan pekerja/buruh di Indonesia. Gerakan dialog sosial ini akan lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak," kata Muhaimin.
Perjuangan para buruh dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya dinilai akan lebih efektif apabila dilakukan melalui gerakan dialog sosial. Dalam hal ini pihak pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh dapat berdialog utuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Berdasarkan data Kemnakertrans, saat ini ada enam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, 92 federasi serikat pekerja/serikat buruh, 11.852 serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan, 170 serikat pekerja/serikat buruh di BUMN dengan jumlah total keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 3.414.455 orang.
Muhaimin juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan buruh merupakan kesepakatan dan agenda bersama sehingga diharapkan buruh untuk tidak khawatir.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013