Oleh Syamsuddin Hasan
Dukungan dan sindiran tersebut dalam silaturrahmi Pengurus PWI, tokoh pers dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Landasan Ulin, Banjarbaru (28 km utara Banjarmasin), Rabu.
Pernyataan orang nomor satu di republik ini, menanggapi laporan hasil Kongres XXIII PWI yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat organisasi kewartawanan tertua di Indonesia itu, H Margiono.
Sedangkan sindiran Presiden SBY, terkait pemberitaan yang terkadang atau terkesan kurang memperhatikan ketentuan "check and recheck" (pengecekan ulang) kepada mereka yang menjadi sasaran berita tersebut.
"Karenanya sangat banyak korban pemberitaan, yang belum tentu kebenaran berita tersebut," ujar pendiri Partai Demokrat itu secara blak-blakan di Hotel Novotel Banjarbaru.
Sementara peran PWI atau insan pers luar biasa, karena memiliki "power full" (kekuatan atau kekuasaan luar biasa), lanjut purnawirawan jenderal bintang empat TNI-AD tersebut.
Oleh sebab itu, alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 tersebut, berpesan, walau memiliki kekuasaan yang besar, PWI atau insan pers ataupun media massa jangan tergoda, yang bisa berdampak banyak korban.
"Sesuai dengan peran dan fungsinya, pers agar menjaga nilai-nilai demokrasi serta upaya penegakan keadilan dan kebenaran," demikian Presiden SBY.
Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat H Margiono mengungkapkan, Kongres XXIII PWI yang berlangsung di Hotel Aria Barito Banjarmasin, 20 September lalu antara lain, bersepakat menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 yang berkualitas.
Selain itu, berupaya memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat menekan atau mengurangi "golongan putih" (golput), yaitu pemilih yang tak menggunakan haknya untuk memilih.
Hasil Kongres XXIII PWI tahun 2013 itu, juga menetapkan sepuluh program dasar, yang kesemuanya bermuara pada pendidikan, guna meningkatkan profesionalisme wartawan, serta melakukan sertifikasi melalui uji kompetensi.
"Dengan uji kompetensi wartawan (UKW), ke depan kita berharap, hasil karya-karya jurnalistik betul-betul profesional, dan tetap berdasar kode etik jurnalistik," tandasnya.
"Memang diakui, masih banyak wartawan atau insan pers yang membuat karya-karya jurnalistik belum sepenuhnya memperhatikan kode etik jurnalistik," demikian Margiono.
Dalam silaturrahmi tersebut juga hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamaman Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Selain itu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, yang juga tokoh pers nasional atau Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Penerbitan Suratkabar (SPS).
Pada kesempatan itu pula, hadir Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, Ketua DPRD provinsi setempat Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah, serta beberapa bupati/wali kota di daerah yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarbaru, Kalsel, (Antaranews Kalsel) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung program Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan menyindir cara kerja insan pers atau media massa.
Dukungan dan sindiran tersebut dalam silaturrahmi Pengurus PWI, tokoh pers dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Landasan Ulin, Banjarbaru (28 km utara Banjarmasin), Rabu.
Pernyataan orang nomor satu di republik ini, menanggapi laporan hasil Kongres XXIII PWI yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat organisasi kewartawanan tertua di Indonesia itu, H Margiono.
Sedangkan sindiran Presiden SBY, terkait pemberitaan yang terkadang atau terkesan kurang memperhatikan ketentuan "check and recheck" (pengecekan ulang) kepada mereka yang menjadi sasaran berita tersebut.
"Karenanya sangat banyak korban pemberitaan, yang belum tentu kebenaran berita tersebut," ujar pendiri Partai Demokrat itu secara blak-blakan di Hotel Novotel Banjarbaru.
Sementara peran PWI atau insan pers luar biasa, karena memiliki "power full" (kekuatan atau kekuasaan luar biasa), lanjut purnawirawan jenderal bintang empat TNI-AD tersebut.
Oleh sebab itu, alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 tersebut, berpesan, walau memiliki kekuasaan yang besar, PWI atau insan pers ataupun media massa jangan tergoda, yang bisa berdampak banyak korban.
"Sesuai dengan peran dan fungsinya, pers agar menjaga nilai-nilai demokrasi serta upaya penegakan keadilan dan kebenaran," demikian Presiden SBY.
Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat H Margiono mengungkapkan, Kongres XXIII PWI yang berlangsung di Hotel Aria Barito Banjarmasin, 20 September lalu antara lain, bersepakat menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 yang berkualitas.
Selain itu, berupaya memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat menekan atau mengurangi "golongan putih" (golput), yaitu pemilih yang tak menggunakan haknya untuk memilih.
Hasil Kongres XXIII PWI tahun 2013 itu, juga menetapkan sepuluh program dasar, yang kesemuanya bermuara pada pendidikan, guna meningkatkan profesionalisme wartawan, serta melakukan sertifikasi melalui uji kompetensi.
"Dengan uji kompetensi wartawan (UKW), ke depan kita berharap, hasil karya-karya jurnalistik betul-betul profesional, dan tetap berdasar kode etik jurnalistik," tandasnya.
"Memang diakui, masih banyak wartawan atau insan pers yang membuat karya-karya jurnalistik belum sepenuhnya memperhatikan kode etik jurnalistik," demikian Margiono.
Dalam silaturrahmi tersebut juga hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamaman Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Selain itu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, yang juga tokoh pers nasional atau Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Penerbitan Suratkabar (SPS).
Pada kesempatan itu pula, hadir Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, Ketua DPRD provinsi setempat Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah, serta beberapa bupati/wali kota di daerah yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013