Kalangan legislatif Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menekankan kepada Pemerintah daerah setempat agar mempercepat pelayanan tender di awal tahun dan tahapan pelelangan, serta penunjukkan sehingga serapan anggaran pada SKPD lebih efektif dan Silpa dapat diperkecil.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif saat membacakan rekomendasi dewan pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua Syairi Mukhlis dengan agenda pengesahan APBD anggaran 2020 yang dihadiri Bupati, H Sayed Jafar.
"Unit pelayanan pelelangan diharapkan berdiri sendiri dan bersifat independen, agar penetapan pemenang lelang atau tender lebih cepat sesuai waktu yang telah ditentukan," kata Arif.
Dikatakannya, untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi pemenang lelang atau tender, hendaknya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat untuk pencairan dana yang diperlukan dengan memperpendek birokrasi dan diharapkan pelayanan dengan satu pintu.
Selanjutnya, guna meningkatkan hasil pembangunan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan, kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan pengawasan oleh inspektorat daerah dengan terlebih dahulu mengaudit perencanaan yang akan diajukan oleh setiap SKPD (dilakukan audit perencanaan) dan memberikan alokasi dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Pada kesempatan itu, politisi Partai PPP ini menyampaikan, DPRD mengapresiasi nota keuangan Raperda tentang APBD tahun 2020, dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini.
Namun lanjut Arif, Hal mendasar lainnya yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat.
Tingkat ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang sangat dinamis dan perubahan kebijakan pemerintah seperti perubahan undang-undang dan peraturan lainnya.
Termasuk dinamika kondisi ekonomi Kabupaten Kotabaru, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di daerah.
"Namun kita optimis terhadap berbagai dinamika tersebut, bahwa kita akan berhasil melewatinya dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kotabaru dan DPRD serta dukungan stakeholder terkait dan masyarakat," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif saat membacakan rekomendasi dewan pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua Syairi Mukhlis dengan agenda pengesahan APBD anggaran 2020 yang dihadiri Bupati, H Sayed Jafar.
"Unit pelayanan pelelangan diharapkan berdiri sendiri dan bersifat independen, agar penetapan pemenang lelang atau tender lebih cepat sesuai waktu yang telah ditentukan," kata Arif.
Dikatakannya, untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi pemenang lelang atau tender, hendaknya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat untuk pencairan dana yang diperlukan dengan memperpendek birokrasi dan diharapkan pelayanan dengan satu pintu.
Selanjutnya, guna meningkatkan hasil pembangunan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan, kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan pengawasan oleh inspektorat daerah dengan terlebih dahulu mengaudit perencanaan yang akan diajukan oleh setiap SKPD (dilakukan audit perencanaan) dan memberikan alokasi dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Pada kesempatan itu, politisi Partai PPP ini menyampaikan, DPRD mengapresiasi nota keuangan Raperda tentang APBD tahun 2020, dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini.
Namun lanjut Arif, Hal mendasar lainnya yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat.
Tingkat ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang sangat dinamis dan perubahan kebijakan pemerintah seperti perubahan undang-undang dan peraturan lainnya.
Termasuk dinamika kondisi ekonomi Kabupaten Kotabaru, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di daerah.
"Namun kita optimis terhadap berbagai dinamika tersebut, bahwa kita akan berhasil melewatinya dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kotabaru dan DPRD serta dukungan stakeholder terkait dan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019