Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembanguan dan infrastruktur yang juga membidangi lingkungan hidup melakukan kunjungan kerja untuk belajar pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola lingkungan hidup.
Rombongan tersebut diterima Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Joni Tagor, kata anggota Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina, sebelum rapat paripurna di Banjarmasin, Senin.
Dalam pertemuan dengan BPLHD DKI itu terungkap, bagaimana cara pemerintah daerah setempat mengelola banjir yang melumpuhkan Ibu Kota Jakarta, serta penanganan pencemaran oleh limbah cair, polusi udara, dan kemacetan lalu lintas.
Sebagaimana penuturan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan BPLHD DKI Jakarta Andono, untuk pengendalian pencemaran lingkungan di Ibu Kota Negara tersebut ada 70 titik pantau aktif pencemaran kualitas air, 18 titik pantau polusi udara.
Selain itu, adanya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, ungkap anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, perhubungan, serta perumahan rakyat tersebut.
Diungkapkan pula, DKI Jakarta sudah menjalankan integritas program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Pantai Utara (Pantura).
Selain itu, pengawasan pasif dalam bentuk pemantauan, analisis dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan masterplan air limbah DKI 2011 - 2050, dengan target 80 persen dilayani melalui sistem perpipaan/off site, dan 20 persen dilayani dengan sistem pengolahan setempat.
Sedangkan untuk menuju Jakarta "Green and Clean", pemerintah DKI antara lain terus menggalakan kampanye Kawasan Dilarang Merokok (KDM), sesuai Peraturan Daerah (Perda) mereka Nomor 2 tahun 2005.
Kemudian Perda 2/2005 itu, mereka tindaklanjuti dengan peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2005 serta Pergub Nomor 88 tahun 2010, ungkap Ibnu Sina, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalsel.
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin yang menyandang gelar magister bidang lingkungan hidup itu, mengaku terkesan dengan kegiatan/program DKI Jakarta dalam mengelola lingkungan hidup mereka, yang penuh dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan dan lainnya.
Dengan belajar pada pengalaman DKI dalam mengelola lingkungkan, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menyarankan, tidak salahnya, kalau pemerintah daerah di Kalsel, mencontoh apa saja yang mungkin bisa.
"Namun tidak salah pula, kalau semua pengalaman DKI dalam mengelola lingkungan hidup mereka itu, juga kita jadikan program sebagai antisipasi dini terhadap makin memburuknya kualitas lingkungan hidup di Kalsel," demikian Ibnu Sina.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembanguan dan infrastruktur yang juga membidangi lingkungan hidup melakukan kunjungan kerja untuk belajar pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola lingkungan hidup.
Rombongan tersebut diterima Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Joni Tagor, kata anggota Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina, sebelum rapat paripurna di Banjarmasin, Senin.
Dalam pertemuan dengan BPLHD DKI itu terungkap, bagaimana cara pemerintah daerah setempat mengelola banjir yang melumpuhkan Ibu Kota Jakarta, serta penanganan pencemaran oleh limbah cair, polusi udara, dan kemacetan lalu lintas.
Sebagaimana penuturan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan BPLHD DKI Jakarta Andono, untuk pengendalian pencemaran lingkungan di Ibu Kota Negara tersebut ada 70 titik pantau aktif pencemaran kualitas air, 18 titik pantau polusi udara.
Selain itu, adanya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, ungkap anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, perhubungan, serta perumahan rakyat tersebut.
Diungkapkan pula, DKI Jakarta sudah menjalankan integritas program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Pantai Utara (Pantura).
Selain itu, pengawasan pasif dalam bentuk pemantauan, analisis dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan masterplan air limbah DKI 2011 - 2050, dengan target 80 persen dilayani melalui sistem perpipaan/off site, dan 20 persen dilayani dengan sistem pengolahan setempat.
Sedangkan untuk menuju Jakarta "Green and Clean", pemerintah DKI antara lain terus menggalakan kampanye Kawasan Dilarang Merokok (KDM), sesuai Peraturan Daerah (Perda) mereka Nomor 2 tahun 2005.
Kemudian Perda 2/2005 itu, mereka tindaklanjuti dengan peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2005 serta Pergub Nomor 88 tahun 2010, ungkap Ibnu Sina, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalsel.
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin yang menyandang gelar magister bidang lingkungan hidup itu, mengaku terkesan dengan kegiatan/program DKI Jakarta dalam mengelola lingkungan hidup mereka, yang penuh dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan dan lainnya.
Dengan belajar pada pengalaman DKI dalam mengelola lingkungkan, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menyarankan, tidak salahnya, kalau pemerintah daerah di Kalsel, mencontoh apa saja yang mungkin bisa.
"Namun tidak salah pula, kalau semua pengalaman DKI dalam mengelola lingkungan hidup mereka itu, juga kita jadikan program sebagai antisipasi dini terhadap makin memburuknya kualitas lingkungan hidup di Kalsel," demikian Ibnu Sina.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013