Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan menyoroti menyoroti RSUD Ulin Banjarmasin yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yakni beberapa bagian dari pembangunan ruang rawat inap kelas III yang belum tuntas.
Sorotan lembaga legislatif di Provinsi Seribu Sungai itu tertuang dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur setempat tahun anggaran 2012, di Banjarmasin, Jumat.
Rekomendasi itu dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Jumat (26/4) lalu dan dihadiri gubernur setempat H Rudy Ariffin.
Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah itu, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) dalam hal ini direksi RSUD Ulin agar mengoptimalkan penyelesaian ruang rawat inap kelas III.
Pasalnya, ada beberapa bagian dari pekerjaan pembangunan ruang rawat inap kelas III RSUD Ulin, yang belum selesai, antara lain lift, bed head, pompa air dan sebagian struktur bangunan.
Wakil rakyat Kalsel tersebut juga mempertanyakan peningkatan pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) itu, serta kepuasan pasien, karena terlihat nilai konversi semua dalam kategori baik.
"Metode apa yang digunakan untuk melihat kepuasan pasien, siapa yang menjadi responden," lanjut rekomendasi LKPj 2012 yang pembahasannya melalui Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel itu.
"Kalau menggunakan sampel, metode apa yang digunakan (rendom sampling, porpusive sampling atau judgement sampling), dan mana sumber yang digunakan untuk indiktornya," tanya wakil rakyat tersebut.
Rekomendasi DPRD Kalsel tersebut, juga meminta optimasilasi pengeluaran dana pendamping untuk pasien yang tidak mampu, karena tidak semua mereka itu mempunyai kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
Begitu pula tidak semua pasien tidak mampu tersebut mempunyai kartu jaminan kesehatan dari daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan dari provinsi (Jamkesprov).
RSUD Ulin merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang terbesar di Kalsel dan menjadi rujukan rumah sakit dari kabupaten/kota seprovinsi tersebut, dan bahkan dari daerah tetangga, seperti Kalimantan Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan menyoroti menyoroti RSUD Ulin Banjarmasin yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yakni beberapa bagian dari pembangunan ruang rawat inap kelas III yang belum tuntas.
Sorotan lembaga legislatif di Provinsi Seribu Sungai itu tertuang dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur setempat tahun anggaran 2012, di Banjarmasin, Jumat.
Rekomendasi itu dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Jumat (26/4) lalu dan dihadiri gubernur setempat H Rudy Ariffin.
Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah itu, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) dalam hal ini direksi RSUD Ulin agar mengoptimalkan penyelesaian ruang rawat inap kelas III.
Pasalnya, ada beberapa bagian dari pekerjaan pembangunan ruang rawat inap kelas III RSUD Ulin, yang belum selesai, antara lain lift, bed head, pompa air dan sebagian struktur bangunan.
Wakil rakyat Kalsel tersebut juga mempertanyakan peningkatan pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) itu, serta kepuasan pasien, karena terlihat nilai konversi semua dalam kategori baik.
"Metode apa yang digunakan untuk melihat kepuasan pasien, siapa yang menjadi responden," lanjut rekomendasi LKPj 2012 yang pembahasannya melalui Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel itu.
"Kalau menggunakan sampel, metode apa yang digunakan (rendom sampling, porpusive sampling atau judgement sampling), dan mana sumber yang digunakan untuk indiktornya," tanya wakil rakyat tersebut.
Rekomendasi DPRD Kalsel tersebut, juga meminta optimasilasi pengeluaran dana pendamping untuk pasien yang tidak mampu, karena tidak semua mereka itu mempunyai kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
Begitu pula tidak semua pasien tidak mampu tersebut mempunyai kartu jaminan kesehatan dari daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan dari provinsi (Jamkesprov).
RSUD Ulin merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang terbesar di Kalsel dan menjadi rujukan rumah sakit dari kabupaten/kota seprovinsi tersebut, dan bahkan dari daerah tetangga, seperti Kalimantan Tengah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013