Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong rendah, ungkap Wakil Ketua Antar Kelembagaan dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers, Bekti Nugroho.
"Kalau tahun 2001, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia terbaik se Asia, tapi beberapa tahun belakangan turun," ungkapnya saat sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers, di Banjarmasin, Kamis.
"Bahkan pada tahun 2011, IKP di Indonesia berada di nomor 146 dari 178 negara atau berada di bawah Kongo yang menduduki urutan 145," lanjutnya didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti.
Sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers itu, berupa penyampaian nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kapolri dan antara Dewan Pers dengan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Menurut dia, rendahnya IKP di Indonesia, mungkin karena masih terdapat kekerasan yang terjadi dalam dunia pers, seperti tercatat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers tahun 2010 sebanyak 66 kasus.
Kemudian pada tahun 2011 tercatat 96 kasus kekerasan yang terjadi dalam dunia pers di Indonesia dan meningkat menjadi 98 kasus di tahun 2012, ungkapnya dalam sosialisasi yang dilaksanakan Dewan Pers itu.
"Dengan melihat data tersebut, berarti rata-rata tiap minggu terjadi kekerasan dalam dunia pers di Indonesia, hanya saja bentuk atau sifat kekerasan tersebut yang berbeda," lanjutnya.
Ia berharap, sosialisasi MoU Dewan Pers dengan Kapolri dan Jaksa Agung tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan kemerdekaan pers dan atau menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam dunia pers di Indonesia.
Selain itu, Dewan Pers melakukan gerakan "3 A" yaitu Awasi, Amati dan Adukan, lnjutnya dalam sosialisasi yang dipandu Pemimpin Redakasi Banjarmasin Post Group Yusran Pane.
Sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers di Hotel Nasa Banjarmasin itu, juga menampilkan narasumber dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Sedangkan pesertanya antara lain dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan insan pers.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
"Kalau tahun 2001, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia terbaik se Asia, tapi beberapa tahun belakangan turun," ungkapnya saat sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers, di Banjarmasin, Kamis.
"Bahkan pada tahun 2011, IKP di Indonesia berada di nomor 146 dari 178 negara atau berada di bawah Kongo yang menduduki urutan 145," lanjutnya didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti.
Sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers itu, berupa penyampaian nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kapolri dan antara Dewan Pers dengan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Menurut dia, rendahnya IKP di Indonesia, mungkin karena masih terdapat kekerasan yang terjadi dalam dunia pers, seperti tercatat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers tahun 2010 sebanyak 66 kasus.
Kemudian pada tahun 2011 tercatat 96 kasus kekerasan yang terjadi dalam dunia pers di Indonesia dan meningkat menjadi 98 kasus di tahun 2012, ungkapnya dalam sosialisasi yang dilaksanakan Dewan Pers itu.
"Dengan melihat data tersebut, berarti rata-rata tiap minggu terjadi kekerasan dalam dunia pers di Indonesia, hanya saja bentuk atau sifat kekerasan tersebut yang berbeda," lanjutnya.
Ia berharap, sosialisasi MoU Dewan Pers dengan Kapolri dan Jaksa Agung tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan kemerdekaan pers dan atau menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam dunia pers di Indonesia.
Selain itu, Dewan Pers melakukan gerakan "3 A" yaitu Awasi, Amati dan Adukan, lnjutnya dalam sosialisasi yang dipandu Pemimpin Redakasi Banjarmasin Post Group Yusran Pane.
Sosialisasi perlindungan kemerdekaan pers di Hotel Nasa Banjarmasin itu, juga menampilkan narasumber dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Sedangkan pesertanya antara lain dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan insan pers.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013