Selasa, 19 September 2017

Pemkab HSS Kebut Perekaman E-KTP Persiapan Pilkada

id e-KTP, Pemkab HSS,
Pemkab HSS Kebut Perekaman E-KTP Persiapan Pilkada
Pemkab Hss Kebut Perekaman E-ktp Persiapan Pilkada.(Antaranews Kalsel)
Kandangan, Kalsel, 13/9 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, terus melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada 2018.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) HSS Suriani di Kandangan, Rabu mengatakan, berdasarkan data base pelayanan, data kependudukan Hulu Sungai Selatan (HSS) mencapai 220.560 jiwa, dengan jumlah penduduk yang wajib KTP di 11 kecamatan sebanyak 194.234 jiwa.

"Untuk perekaman KTP Elektronik, sudah mencapai 98,5 persen dari jumlah penduduk yang wajib mendapatkan KTP," katanya.

Sedangkan yang sudah melakukan perekaman hingga kini telah mencapai 191.376 jiwa, sedangkan yang belum melakukan perekaman yakni manula, meninggal dan pindah belum melapor ke Disdukcapil HSS.

Sedangkan untuk warga yang memiliki KTP Elektronik sebanyak 159.708 jiwa atau 82,2 persen, dari jumlah yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik 2.870 jiwa atau 1,5 persen.

Adapun jumlah daftar Pemilih potensial Pemilu dan Pemilukada Kabupaten HSS pada Juni 2018 diproyeksikan sebanyak 200.558 jiwa.

Menurut dia, kendala pelaksanaan pencetakan E-KTP adalah kekurangan blangko KTP, sehingga untuk mengatasinya, warga yang tidak mendapatkan KTP Elektronik, akan mendapatkan surat pengganti KTP Elektronik.

"Hanya beda fisik, tetapi fungsi penggunaannya sama saja, tidak menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan. Surat tersebut hanya berlaku enam bulan," katanya.

Anggota KPU Kabupaten HSS Nida Guslaili mengatakan, kesiapan Pemilukada HSS 2018, sesuai agenda telah disiapkan KPUD HSS, antaralain kesiapan anggaran, regulasi dan kegiatan KPUD.

Dijelaskan dia, untuk anggaran sudah ditandatangani NPHD pada 31 Juni 2017, anggaran yang diajukan lebih dari Rp20 miliar.

Sedangkan untuk regulasi, ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah dibuatkan pedoman teknis khusus daerah HSS, karena amanah dari PKPU harus didampingi dengan pedoman teknis.

"KPU juga sudah melakukan sosialisasi ke stake holder terkait dan lebih utamanya menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten HSS," katanya. 

Editor: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga