Selasa, 26 September 2017

DPRD Kalsel Harapkan Anggaran Pendidikan Jangan Berkurang

id Dprd Kalsel Harapkan Anggaran Pendidikan Jangan Berkurang
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, anggaran pendidikan tahun 2018 jangan berkurang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten dan kota itu.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Yazidie Fauzi S.Kom mengemukakan harapan tersebut saat berada di ruang kerjanya menjawab anggota press room lembaga legislatif tingkat provinsi itu di Banjarmasin, Senin.

Harapan wakil rakyat itu sehubungan informasi bahwa rencana anggaran 2018 yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat kelola akan mengalami penurunan ratusan miliar rupiah bila dibandingkan dengan tahun 2017.

"Kalau tahun anggaran 2017, Disdikbud Kalsel mendapatkan alokasi mencapai Rp500 miliar, namun 2018 hanya Rp218 miliar atau sekitar empat persen dari APBD pada tahun tersebut," kata wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

"Memang rencana anggaran urusan pendidikan di Kalsel mencapai 20 persen dari RAPBD 2018, tetapi kita mengharapkan anggaran pendidikan yang dikelola Disdikbud minimal 10 persen dari 20 persen yang dialokasikan dari APBD setempat," katanya.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut, Disdikbud merupakan ujung tombak untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, banyak sarana dan prasarana pendidikan dasar serta menengah yang sudah kurang layak lagi, seperti bangunan sekolah yang lapuk, atap bocor dan sebagainya, termasuk alat-alat praktekum perlu perhatian lebih serius.

Karena itu pula wajar kalau porsi atau alokasi anggaran Disdikbud mendatang setidaknya seperdua dari 20 persen APBD Kalsel 2018 atau minimal sama dengan tahun 2017, lanjut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia provinsi tersebut.

"Apalagi seiring tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemkab/Pemkot, tetapi Pemprov," kata Yazidie.

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga