Selasa, 19 September 2017

Batu Bara HST Kembali Ingin Dieksploitasi

id Meratus
Batu Bara HST Kembali Ingin Dieksploitasi
pegunungan meratus. (net.)
Sedangkan lokasi yang diajukan PT Antang Gunung Meratus merupakan faerah tangkapan air untuk irigasi Haruyan dan wilayah Intangan dan Kalibaru seluas 400 Hektar,
Barabai, (Antaranews Kalsel) - Perusahaan Pertambangan PT Mantimin Coal Mining (MCM) dan PT Antang Gunung Meratus selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berencana melakukan eksplorasi dan eksploitasi  tambang batu bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bupati H Abdul Latif Senin  menjelaskan, memang ada permintaan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) HST yang terkena koordinat PKB2B kedua perusahaan tersebut, untuk memulai rencana kerangka acuan AMDAL penambangan batu bara.

"Namun masyarakat tidak perlu kwatir, karena kita secara tegas sudah menolak dan sudah kami perintahkan kepada camat yang wilayahnya terkena koordinat seperti Haruyan, Batu Benawa, Hantakan, BAS, BAT dan Limpasu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan surat penolakan pertambangan juga sudah dilayangkan ke Kementerian ESDM," katanya.

Menurut dia,  dalam RPJP 2006-2025 Kabupaten HST sudah menyatakan mengadakan pembangunan yang berbasis lingkungan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2010 dan pada RPJMD 2015-2021 juga menyatakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui  di HST tidak boleh di ekploitasi untuk kepentingan jangka pendek.

Lokasi yang diajukan PT MCM  blok Batu Tangga menurut Bupati merupakan Daerah tangkapan air untuk irigasi Batang Alai seluas 6.660 Hektar dan sumber air baku PDAM dan masyarakat dengan nilai investasi pembangunan lebih dari Rp500 Miliar.

"Sedangkan lokasi yang diajukan PT Antang Gunung Meratus merupakan faerah tangkapan air untuk irigasi Haruyan dan wilayah Intangan dan Kalibaru seluas 400 Hektar, dengan sumber air baku PDAM serta masyarakat dengan investasi pembangunan lebih dari Rp300 Miliar," katanya.

Proses AMDAL kedua perusahaan tersebut, menurut Latif sejak tahun 2008 tidak dapat diteruskan dibahas oleh KA-AMDAL karena banyak keberatan dari masyarakat dan fokus kebijakan Pemkab HST prioritas di bidang pertanian bukan pertambangan.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual atau melepas hak atas tanahnya kepada pemodal atau pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dan meminta kepada Pembakal untuk berhati-hati memberikan surat-menyurat tanah," ujarnya.


Editor: Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga