Selasa, 26 September 2017

Perkebunan Sawit Indonesia Sesuai Standar PBB

id GAPKI, kelapa sawit, PBB, Astra Agro Lestari
Perkebunan Sawit Indonesia Sesuai Standar PBB
DELEGASI RI (dari kiri) Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan, Juru Bicara GAPKI Tofan Mahdi, Ketua Dewan Pengawas BPDP Sawit Rusman Heriawan, dan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono di New York, AS (Ist)
Dan kalau kita lihat tren dalam satu dekade terakhir, kebun rakyat lebih pesat berkembang dibandingkan perusahaan swasta,
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menegaskan pemerintah dan dunia usaha memiliki komitmen kuat mencapai tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, semua syarat yang diminta PBB dan dunia internasional sudah dipenuhi.


"Saya bisa memastikan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah sesuai standar yang ditetapkan dunia internasional termasuk PBB," kata Joko dalam Informal High Level Discussion di Kantor Pusat UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan), New York, Amerika Serikat.
 
Joko menjadi pembicara dalam diskusi ini bersama Musdalifah Mahmud, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian.

Di depan pimpinan UNDP dan sejumlah lembaga internasional, Joko memaparkan arti penting sektor perkebunan kelapa sawit bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Dan kalau kita lihat tren dalam satu dekade terakhir, kebun rakyat lebih pesat berkembang dibandingkan perusahaan swasta," kata Joko.

Terkait isu keberlanjutan, Joko menegaskan hingga kini sudah ada 340 perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

ISPO adalah sertifikasi wajib bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia. "Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab isu-isu keberlanjutan."

Sementara itu, Musdalifah Mahmud mengatakan rakyat Indonesia juga ingin sejahtera seperti halnya rakyat di negara maju. "Dan perkebunan kelapa sawit sudah terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat kami," kata Musdalifah.

Musdalifah mengatakan, 42% dari total perkebunan sawit di Indonesia dimiliki rakyat (smallholders) dan banyak di antara mereka telah bertanam kelapa sawit sejak lebih seratus tahun lalu.

"Dan tingkat pendapatan petani sawit bisa 7 kali lebih besar daripada rata-rata pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian," kata Musdalifah.

Musdalifah mengatakan, sektor perkebunan kelapa sawit menyerap 4 juta tenaga kerja dan akan menciptakan 1,3 juta tenaga kerja langsung pada 2020.

Terkait tuntutan keberlanjutan, pemerintah saat ini sedang melakukan penguatan ISPO, melanjutkan pemberian izin baru, skema pencegahan kebakaran, dan perlindungan eksosistem gambut, katanya.

Editor: Abdul Hakim Muhiddin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga