Selasa, 26 September 2017

Ruas Jalan Kotabaru 40 Persen Rusak Berat

id jalan rusak, Ruas Jalan Kotabaru 40 Persen Rusak Berat
Ruas Jalan Kotabaru 40 Persen Rusak Berat
Salah satu rekayasa jalan oleh Polres Balangan, di Jalan A Yani setempat. (Roly Supriadi/Antaranews Kalsel)
...ruas jalan rusak di Dapil satu sebagian besar merupakan jalan berstatus jalan provinsi,
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Sekitar 561 kilometer atau 40 persen dari 1.370 kilometer ruas jalan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengalami rusak berat.

"Sebagian besar jalan rusak tersebut berada di daerah pemilihan (Dapil) satu, yang meliputi Kecamatan Pamukan Barat, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sungai Durian, dan Sampanahan, " kata Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, di Kotabaru, Senin.

Dari ruas jalan tersebut, lanjut dia, dalam kondisi baik sepanjang 297 kilometer atau sekitar 21 persen, dalam kondisi sedang sekitar 13 persen (190 kilometer).

Sedangkan ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan hingga sedang sepanjang 325 Km atau sekitar 23 persen.

Menurut Denny, ruas jalan rusak di Dapil satu sebagian besar merupakan jalan berstatus jalan provinsi. Secara rinci keberadaan jalan provinsi yang perlu mendapat perhatian yakni Simpang Banian-Sungai Durian sekitar 29,18 Km.

Selanjutnya ruas jalan Megalau-Sampanahan sepanjang 18,20 Km, Halong-Megalau sepanjang 80 Km, dan sebagian lainnya berada di Kecamatan Pulau Laut Tengah yakni ruas jalan Tanjung Serdang-Lontar.

Terkait dengan data dan fakta tersebut, Denny mengaku prihatin, karena dominasi jalan rusak berada di dapil satu.

"Kami sangat berharap kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, agar benar-benar memperhatikan pemarataan dalam pembangunan khususnya infrastrktur jalan," jelasnya.

Sehubungan dengan itu, politisi Partai PPP ini berharap agar semua SKPD melalui program kerjanya juga mengedepankan proyek yang prioritas dan urgent atau mendesak untuk kepentingan masyarakat.

Menurut dia, jangan hanya terfokus pada daerah tertentu seperti ibu kota kabupaten, apalagi proyek yang justru hanya menjadi icon atau monumental, tapi hendaknya berorientsi pada kemanfaatan.

"Karena bagaimanapun, daerah-daerah tersebut (dapil satu) juga merupakan masyarakat Kotabaru yang juga mempunyai hak yang sama dalam pemerataan pembangunan oleh pemerintah," tegasnya.

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga