Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengapresiasi pemerintah atas masuknya sejumlah proyek peningkatan infrastruktur di Kotabaru menjadi program nasional yang pendanaannya dari APBN diantaranya adalah pembangunan jembatan Pulau Laut.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, di Kotabaru, Jumat mengatakan, sejumlah proyek pembangunan di Kotabaru masuk dalam program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baik yang telah berjalan maupun yang akan datang (anggaran 2016).
"Dari penjelasan Bappenas di Jakarta kepada kami rombongan Komisi I DPRD Kotabaru, sejumlah program peningkatan infrastruktur di daerah kita menjadi prioritas pemerintah pusat, diantaranya jembatan Pulau Laut yang diperkirakan menelan dana Rp3,6 triliun dan sebagian besarnya akan dianggarkan dari APBN," kata M Arif.
Selain itu, sejumlah proyek yang saat ini sudah berjalan seperti pembangunan dermaga di Pulau Sebuku dan pelabuhan di Mara Batuan, yang semua itu sudah masuk dalam program nasional.
Namun, selain Kotabaru ternyata juga banyak proyek lain di Kalsel yang juga menjadi program nasional diantaranya peningkatan bandara Syamsuddin Noor dan sejumlah pembangunan di Kabupaten Kota.
Oleh karenanya, menyikapi kondisi tersebut, Arif menghimbau sekaligus mengajak kepada eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk bersama-sama proaktif melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta agar bisa memprioritaskan proyek-proyek tersebut khususnya yang ada di Kotabaru.
Sebab lanjut dia, tidak menutup kemungkinan, meski sudah masuk dalam program nasional, namun jika tidak sering-sering dilakukan koordinasi dengan pusat, maka tidak menjadi program prioritas, sehingga akan menjadi lambat pelaksanannya.
"Kami segenap anggota legislatif berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pembangunan tersebut di Kotabaru demi kamajuan daerah, bersamaan itu kami juga akan melakukan koordinasi dengan sejumlah SKPD terkait diantaranya Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan lain-lain untuk membahas upaya percepatan pembangunan ini kepada pemerintah pusat," katanya.
Diketahui sebelumnya, Legislatif Kotabaru mendorong percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan anggaran dari APBN, menyusul dialokasikannya tahap pertama Rp50 miliar dari APBD Kotabaru.
M Arif di sela-sela kunjungan kerja bersama rombongan Komisi I legislatif setempat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di Jakarta mengungkapkan tujuannya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan jembatan Pulau Laut.
"Dari penjelasan Bappenas, pembanguna jembatan Pulau Laut sudah masuk dalam program pembangunan nasional selain sejumlah proyek peningkatan infrastruktur lain di Kalsel, namun realisasi pencairan anggaran pada 2016," kata M Arif.
Diketahui sebelumnya, tindak lanjut atas gorund breaking proses pembangunan jembatan pada Juli, pemerintah kabupaten Kotabaru kini siap menganggarkan sebagai penyertaan tahap awal.
"Sesuai kesepakatan bersama atas pembangunan jembatan Pulau Laut yang dipredikisi menelan dana Rp3,6 triliun, Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, Provinsi Rp500 miliar dan sisanya pemerintah pusat," kata M Arif.
Tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, pemkab Kotabaru baik legislatif dan eksekutif telah mengalokasikan dana sekitar Rp50 miliar dari APBD sebagai penyertaan tahap awal proses pembangunan jembatan tersebut.
Dijelaskannya, dalam penyertaan dana terhadap pembangunan jembatan Pulau Laut, Pemkab Kotabaru menggunakan kebijakan selama lima tahun anggaran yang dimulai sejak 2015. Artinya hingga lima tahun mendatang harus mengalokasikan dana hingga terpenuhi Rp250 miliar.
Oleh karenanya, menurut politisi Partai PPP ini, pemerintah daerah dalam hal ini baik eksekutif maupun legislatif harus benar-benar bekerja keras meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan dalam menjalankan roda pembangunan bidang lainnya.
Jembatan Pulau Laut Jadi Prioritas APBN
Sabtu, 28 November 2015 8:22 WIB
...diantaranya jembatan Pulau Laut yang diperkirakan menelan dana Rp3,6 triliun dan sebagian besarnya akan dianggarkan dari APBN