Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi menganjurkan, agar pemerintah daerah setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera melakukan operasi pasar beras.
"Dengan melihat keadaan harga beras sekarang, maka saya kira tidak salah kalau pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat segera melakukan operasi pasar (OP) komoditi tersebut," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebab kabarnya, ungkap anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, pada beberapa daerah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, harga beras cukup mahal, bahkan kenaikannya mencapai 30 persen.
Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkab/Pemkot bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat segera melalukan OP beras, agar jangan sampai masyarakat menjerit, terutama bagi daerah-daerah yang memang seharusnya melakukan OP.
"Apalagi sebagian besar daerah di Kalsel kini sedang dalam keadaan paceklik dan baru mulai turun ke sawah untuk bercocok tanam. Kemudian anak padi yang baru tanam mati karena terendam banjir," katanya.
Namun Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu tak mengungkap keadaan dan perkembangan harga beras di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih tersebut.
Politisi PKS itu menyarankan, agar OP tersebut secara terkoordinasi supaya tepat sasaran kepada warga masyarakat yang memang membutuhkan, dan tak terjadi tumpang tindih sehingga tujuan OP tidak efektif.
Hal lain yang tak kalah penting, lanjut dia, melakukan pengawasan terhadap kemungkinan permainan spekulan yang dapat membuat kegalauan masyarakat terkait persediaan dan harga beras.
Karena, tambah mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia tersebut, dalam keadaan seperti sekarang, tak menutup kemungkinan para spekulan bermain atau mempermainkan harga dan persediaan barang dagangan itu.
"Tanpa disertai pengawasan yang ketat, OP belum tentu dapat mengatasi permasalahan harga dan persediaan beras di pasaran umum, bahkan bisa sebaliknya akan menambah keuntungan spekulan," lanjut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
Oleh sebab itu pula, pemerintah dalam hal ini aparat terkait/berwenang hendaknya menindak tegas terhadap spekulan yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat atau semakin menyengsarakan rakyat, demikian Riswandi.
Sebelumnya atau 26 Februari lalu, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menyatakan, pihaknya (Pemprov) melalui Dinas Perindutrian dan Perdangan (Disperindag) akan melakukan OP bila harga beras di atas 20 persen dari harga normal.
Melalui Disperindag serta Biro Ekonomi Sekretariat Daerah provinsi setempat, pihaknya terus memantau perkembangan harga dan persediaan beras di wilayah itu.