Senin, 25 September 2017

Anggota PWI Akan Di Tes Urine

id PWI, Faturahman, BNN Kalsel, PWI Kalsel, Narkoba
Anggota PWI Akan Di Tes Urine
Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel Kombes Pol Agus B Manalu memberikan paparan tentang kondisi peredaran narkoba.(Antara/herry murdy hermawan)
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - PWI Kalimantan Selatan akan melakukan tes urine kepada calon anggota baru dan setiap pergantian kartu anggota.

"Harus dipahami bahwa narkoba adalah musuh utama media dan PWI Kalsel akan mendorong setiap calon anggota dan anggotanya melakukan tes urine," kata Faturahman, Ketua PWI Kalsel pada Focus Group Discussion yang digelar BNN Provinsi Kalsel dan PWI di aula Sasangga Banua Pemprov Kalsel, Rabu (26/3).

Focus Group Discussion mengusung tema peran media dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diikuti insan pers dari media cetak, televisi, radio dan online yang terbit di Kalimantan Selatan.

"Kalsel saat ini menempati urutan ke enam pengungkapan kasus narkoba dengan 52 ribu penyalahguna," kata Kombes Pol Agus B Manalu, Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel.

Di tahun 2013, terdapat 1300 lebih kasus dengan 1820 tersangka di Kalimantan Selatan, dan daerah ini dianggap sebagai daerah edar yang sangat potensial bagi sindikat narkoba dengan jalur masuk dari berbagai sisi seperti bandara, pelabuhan trisakti bahkan pelabuhan khusus batubara.

Paradigma rehabilitasi menjadi jalan terbaik bagi penyalahguna narkoba, seperti yang diusung dalam slogan penyelamatan penyalahguna narkoba 2014 lebih baik rehabilitasi dari pada penjara.

"Kendala rehabilitasi yang kita alami saat ini adalah perlunya dana yang tidak sedikit untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba ini," kata Agus.

Program Dekriminalisasi atau rehabilitasi dapat dilakukan di tiga tempat di Indonesia seperti Lido, Sulawesi Selatan dan Tanah Merah Samarinda, namun keterbatasan tempat dan dana yang tersedia menjadi kendala pelaksanaan program rehab. Sekali melakukan pengiriman penyalahguna narkoba di anggarkan biaya lima rupiah untuknya dan petugas yang mengawal.

"Paling tidak diperlukan lima hektar lahan untuk pusat rehabilitasi, kita harapkan pemerintah provinsi bisa memberikannya dengan status hibah dan pembangunannya dilakukan BNN RI seperti di Samarinda," kata Agus.

Di kesempatan tersebut, peserta yang terdiri dari insan pers dari berbagai media sepakat membentuk forum anti narkoba yang akan konsen menggaungkan semangat anti narkoba baik melalui karya jurnalistiknya ataupun dalam aktifitas kegiatan lainnya. Forum anti narkoba di ketua Risma wartawan harian Mata Banua.

Editor: Asmuni Kadri

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Baca Juga