Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menuntut agar pemerintah pusat segera menuntaskan program konversi minyak tanah ke gas di Kalsel yang hingga kini terus tertunda.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nanang Aldriani Noor di Banjarmasin, Selasa mengungkapkan, pihaknya bersama Pertamina, Dinas Pertambangan dan pihak terkait lainnya, akan datang langsung ke Kementerian ESDM untuk memastikan agar konversi dituntaskan tahun ini.
"Kami mendapatkan informasi bila pada 2014 pemerintah pusat tidak mengalokasikan dana untuk konversi, makanya kita akan coba berjuang bersama-sama," katanya.
Menurut dia, sejak pelaksanaan konversi pada 2010, baru delapan kabupaten dan kota yang telah melakukan konversi, sisanya hingga kini belum jelas kapan akan menyusul.
Pada 2010, empat kabupaten/kota yang telah melaksanakan program konversi yaitu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan. Pada 2013 rencananya akan ditambah lima kabupaten lainnya, tetapi kenyataannya hanya empat kabupaten yang bisa menerapkan program konversi minyak tanah ke gas.
"Itupun beberapa kecamatan konversinya belum bisa diselesaikan," katanya.
Beberapa kecamatan yang belum melaksanakan program konversi yaitu Kuripan Kabupaten Barito Kuala, Piani Kabupaten Tapin, Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Selain empat kecamatan pada empat kabupaten tersebut, lima kabupaten lainnya, hingga kini belum melaksanakan program konversi tersebut.
Kondisi tersebut, membuat harga elpiji di Kalsel sangat tidak stabil, bahkan cenderung sering mengalami kenaikan secara signifikan, karena kebutuhan tidak sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan oleh Pertamina.
"Awalnya memang kesalahan kita sendiri, karena beberapa kepala daerah sempat menolak konversi ini, sehingga pelaksanaannya ditunda, namun kini masyarakat justru mendesak untuk segera dilakukan konversi," katanya.
Masih adanya kabupaten yang belum mengikuti program konversi membuat elpiji yang seharusnya dimanfaatkan delapan kabupaten dan kota, terpaksa kini dimanfaatkan oleh 13 kabupaten dan kota bahkan beberapa di antaranya diduga dipasok ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Besarnya kebutuhan elpiji yang tidak sesuai kuota tersebut, membuat harga elpiji tiga kilogram sering mengalami kenaikan, dari harga seharusnya Rp15.500 per tabung, kadang melambung hingga di atas Rp25 ribu per tabung tiga kilogram.